Komdigi Tegaskan Pernyataan Prabowo Soal Londo Ireng Bukan Serangan Media

Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan klarifikasi terkait penggunaan istilah londo ireng oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 29 Juli 2026. Sebagaimana dilansir dari Detik iNET, pemerintah menegaskan bahwa ucapan tersebut merupakan kiasan politik untuk mengingatkan publik agar waspada terhadap narasi pesimisme, bukan serangan kepada media atau profesi tertentu.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami konteks ucapan Presiden secara utuh agar pesan utamanya tidak teraburkan.

"Yang disampaikan Presiden adalah ajakan untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang sengaja merangkai narasi seolah-olah Indonesia tidak memiliki harapan dan tidak sedang bergerak maju. Kritik tentu diperlukan, tetapi berbeda dengan upaya membangun pesimisme secara sistematis," ujar Fifi.

Pemerintah menyatakan tetap terbuka terhadap masukan publik. Fifi mencontohkan laporan media mengenai kerusakan fasilitas sekolah yang justru dinilai sebagai masukan penting untuk ditindaklanjuti.

"Presiden memandang kritik, termasuk pemberitaan mengenai sekolah yang mengalami kerusakan, sebagai masukan yang penting untuk diungkap," ucap Fifi.

Langkah perbaikan langsung dilakukan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai temuan di lapangan sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan nasional.

"Berbagai temuan di lapangan menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan. Ini menunjukkan bahwa kritik yang disampaikan dengan itikad baik menjadi bagian dari proses membangun Indonesia yang lebih baik," kata Fifi.

Komdigi turut membantah anggapan bahwa pernyataan Presiden mengancam kemerdekaan pers. Pemerintah menegaskan jaminan terhadap kebebasan pers, kritik masyarakat, dan prinsip-prinsip demokrasi tetap dihormati.

Pemerintah juga mengimbau agar narasi publik tidak hanya berfokus pada sisi negatif tanpa melihat proses penyelesaian yang sedang berjalan.

"Pemerintah akan terus memilih jalan kerja nyata sebagai jawaban atas berbagai kritik publik. Fokus pemerintah adalah menyelesaikan persoalan satu per satu, mempercepat perbaikan di lapangan, dan memastikan masyarakat merasakan manfaatnya. Ruang demokrasi tetap terbuka, tetapi mari bersama-sama menjaga agar kritik menjadi energi perbaikan," tutup Fifi.