Koalisi Buruh Temui Pimpinan DPR RI Bahas Revisi UU Ketenagakerjaan

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia merencanakan pertemuan dengan jajaran pimpinan DPR RI pada pekan depan. Pertemuan ini bertujuan untuk menyalurkan masukan langsung mengenai pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.

Agenda tersebut akan dihadiri oleh para pimpinan konfederasi buruh yang tergabung dalam koalisi agar aspirasi para pekerja dapat tersampaikan secara transparan dan komprehensif, sebagaimana dikutip dari Detik Finance.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyatakan bahwa kehadiran seluruh pimpinan konfederasi dalam koalisi sangat penting demi menyuarakan hak buruh secara terbuka.

Pihak buruh juga mengharapkan kehadiran seluruh pimpinan fraksi di DPR RI, bukan hanya perwakilan dari Komisi IX. Langkah ini diambil agar seluruh peta kekuatan politik di parlemen memahami poin-poin yang menjadi aspirasi mayoritas pekerja.

Andi Gani mengingatkan agar audiensi mendatang tidak sekadar menjadi kegiatan formalitas atau sebatas penyerahan draf usulan. Pertemuan harus menjadi wadah diskusi yang mendalam untuk memaparkan pokok pikiran para buruh.

Koalisi buruh menekankan pentingnya ruang dialog yang inklusif dalam proses legislasi ini. Seluruh perwakilan serikat pekerja berkomitmen untuk mengawal proses perubahan regulasi dengan cara-cara yang damai dan konstruktif.

"Kami ingin menuangkan ide, gagasan, dan pokok-pokok pikiran secara terbuka. Seluruh pimpinan konfederasi harus diberi kesempatan berbicara agar aspirasi buruh benar-benar didengar," kata Andi Gani dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2026).

Meskipun mengutamakan jalur diplomasi, pihak buruh memberikan catatan serius mengenai hasil akhir dari pembahasan undang-undang tersebut. Potensi gelombang protes tetap terbuka jika regulasi baru dinilai merugikan hak-hak pekerja.

"Kalau UU ini mengecewakan kaum buruh, tentu kami tidak akan mampu menahan aspirasi anggota. Bisa dibayangkan betapa besarnya gerakan aksi yang akan dilakukan jika UU tersebut tidak berpihak kepada buruh," tegasnya.

Optimisme Terhadap Ruang Dialog

Kendati demikian, perwakilan koalisi tetap menaruh kepercayaan bahwa lembaga legislatif dan pemerintah akan bersikap akomodatif. Ruang komunikasi yang sehat diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang adil bagi semua pihak terkait.

"Kami percaya DPR dan pemerintah serius mendengarkan aspirasi buruh. Kami harapkan, pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan dilakukan secara matang, tidak dikebut semalam, serta tidak memunculkan pasal-pasal yang merugikan pekerja," ujarnya.

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia saat ini menaungi sejumlah organisasi pekerja besar di tanah air. Di antaranya adalah KSPSI AGN, KSPSI pimpinan Jumhur Hidayat, KSPSI pimpinan Yorrys, serta Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Selain itu, terdapat pula Konfederasi Serikat Pekerja Sejahtera Indonesia, Konfederasi KASBI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, Konfederasi Aspek Indonesia, hingga Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia.

Menurut penjelasan Andi Gani, aliansi ini merepresentasikan persatuan gerakan pekerja dengan total anggota mencapai 18 konfederasi dan 157 federasi serikat pekerja. Untuk memperkuat koordinasi, mereka juga akan mengoperasikan sekretariat bersama yang didirikan secara kolektif.

"Semua konfederasi patungan akan meresmikan sekretariat bersama sebagai rumah untuk menuangkan pikiran dan gagasan demi kepentingan buruh Indonesia," jelasnya.