Kesepakatan Nuklir AS dan Arab Saudi Memicu Kekhawatiran Proliferasi Global

Rencana kerja sama nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi memicu kekhawatiran global terkait risiko penyebaran senjata nuklir, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Sabtu (25/7/2026). Kesepakatan tersebut dinilai berpotensi mengekspor teknologi nuklir tanpa klausul perlindungan standar.

Perjanjian bilateral ini berisiko membolehkan pembangunan fasilitas pengayaan uranium di Kerajaan Arab Saudi tanpa batasan tegas anti-proliferasi yang biasa diterapkan Washington. Namun, kesepakatan bernilai puluhan miliar dolar AS ini masih memerlukan persetujuan dari Kongres AS.

Donald Trump menegaskan bahwa pengayaan bahan nuklir tidak akan dilakukan di wilayah Arab Saudi pada Kamis (23/7/2026). Pernyataan tersebut disampaikan guna merespons laporan media mengenai potensi keterlibatan perusahaan AS dalam pembangunan fasilitas nuklir di sana.

Sejumlah pengamat geopolitik dan pertahanan menilai kompromi ini berisiko merusak arsitektur keamanan kawasan. Pengamat geopolitik Michael Horowitz memberikan pandangannya terkait pendorong di balik langkah Riyadh tersebut.

"Jika Riyadh hanya menginginkan dukungan AS untuk program sipil murni, mereka pasti sudah melakukannya sejak bertahun-tahun lalu. Tujuan utamanya adalah meraih dukungan AS atas kesepakatan yang tidak sepenuhnya menutup celah menuju program persenjataan," kata Michael Horowitz, Analis Geopolitik.

Di sisi lain, kebijakan ini memicu kritik keras terkait adanya standar ganda Washington terhadap isu nuklir di Timur Tengah. Spesialis dari lembaga riset Prancis IFRI Heloise Fayet menyoroti dampak dari keputusan tersebut.

"Langkah ini merusak stabilitas karena mengirimkan pesan mengenai standar ganda Amerika Serikat," kata Heloise Fayet, Spesialis Lembaga Riset IFRI.

Pakar Timur Tengah dari Jean-Jaures Foundation David Khalfa turut mengkritik konsistensi kebijakan kontra-proliferasi Washington. Kritik ini muncul mengingat AS sempat meluncurkan serangan ke Iran pada akhir Februari 2026 atas alasan mencegah kepemilikan senjata nuklir.

"AS sulit menekankan komitmennya dalam menjaga kebijakan kontra-proliferasi nuklir di satu sisi, sementara di sisi lain menyetujui kesepakatan semacam ini dengan Arab Saudi," kata David Khalfa, Pakar Timur Tengah Jean-Jaures Foundation.

Pemerintah AS disinyalir memberikan konsesi besar guna membendung ekspansi pengaruh China di kawasan Teluk. Kemitraan strategis ini juga difokuskan untuk mendorong normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Israel.