Kemenkes Hemat Rp 10,25 Triliun Lewat Sentralisasi Alat Kesehatan

Kementerian Kesehatan merealisasikan efisiensi anggaran hingga Rp 10,25 triliun atau setara 52 persen dari pengadaan alat kesehatan melalui skema sentralisasi pembelian bersama LKPP, sebagaimana dilaporkan Investor Daily pada Jumat (14/8/2026).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa dari estimasi awal anggaran yang mencapai Rp 19,39 triliun, pemerintah pada akhirnya hanya perlu membelanjakan sekitar Rp 9 triliun untuk pemenuhan fasilitas medis tersebut.

"Jadi dari harga estimasi yang Rp 19,39 triliun, karena kita sentralisasi pengadaannya, kita bisa menangkan sampai Rp 9 triliun. Jadi ada penghematan Rp 10,25 triliun atau 52% dari harga alat kesehatan yang sebelumnya terjadi pembeliannya," kata Budi di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Sistem pembelian terpusat ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menekan pengeluaran belanja kesehatan yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia. Contoh konkret dari skema efisiensi ini terlihat pada pembelian alat catheterization laboratory (Cathlab) yang harganya terpangkas dari kisaran Rp 14-15 miliar menjadi sekitar Rp 8 miliar per unit.

"Kita melakukan sentralisasi pembelian alat-alat kesehatan yang berasal dari pinjaman bank dunia yang cukup besar. Alat-alat seperti Cathlab yang tadi harganya antara Rp 14-15 miliar, kita bisa beli dengan harga Rp 8 miliar," ujar Budi.

Langkah penghematan tersebut sudah terealisasi secara resmi dalam proses belanja untuk program tahun 2026 melalui penandatanganan kontrak kerja sama.

"Jadi untuk pengadaan 2026, ini contoh yang tadi Bapak Presiden sampaikan, kontrak ini sudah dilakukan," katanya.

Selain fasilitas kesehatan fisik, Kemenkes juga mengonsolidasikan proses pengadaan obat dan bahan habis pakai medis yang mencapai nilai belanja Rp 5 triliun per tahun untuk seluruh rumah sakit di bawah naungannya.

Kebijakan tersebut diambil guna menyeragamkan variasi harga obat untuk merek yang sama di berbagai rumah sakit pemerintah.

"Kita sekarang juga mulai konsolidasi pembelian obat seluruh rumah sakit Kementerian Kesehatan. Setiap tahun kita membeli sekitar Rp 5 triliun obat dari Kementerian Kesehatan," kata Budi.

Melalui konsolidasi harga obat tersebut, Kementerian Kesehatan mencatatkan penghematan nilai belanja obat mendekati angka Rp 1 triliun.

"Harganya berbeda-beda untuk merek yang sama dari masing-masing rumah sakit, sekarang kita konsolidasi. Dari harga konsolidasi kita bisa menghemat 32%, yang ini mendekati (penghematan) Rp 1 triliun," lanjutnya.

Skema pengadaan terpusat ini nantinya akan direplikasi ke sekitar 1.000 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di seluruh wilayah Indonesia agar efisiensi anggaran belanja kesehatan nasional dapat ditekan lebih besar lagi.

"Kita mau lakukan replikasi ini ke 1.000 RSUD seluruh Indonesia, sehingga pembeliannya nanti akan disentralisasi, yang tadi Bapak Presiden lakukan, sehingga kita bisa menghemat ini saya rasa triliunan sampai puluhan triliun," ujar Budi.

Pemerintah kini sedang menuntaskan tahap finalisasi penyamaan kode barang bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mendukung keterbukaan dan konsolidasi sistem belanja terpusat tersebut.

"Karena belanjanya nanti kita samakan kodenya. Dan kita sedang dalam proyek finalisasi, mudah-mudahan Ibu Kepala LKPP nanti kita bisa tunjukkan segera ya program ini," katanya.