Kemenhub Perkuat Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Perintis Papua

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menggelar Rapat Koordinasi Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX dan X di Sorong, Papua Barat Daya, pada 26-27 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan guna memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan penerbangan yang selamat, aman, dan berkelanjutan di wilayah Papua.

Konektivitas udara menjadi sarana vital masyarakat Papua dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, logistik, serta penanganan kondisi darurat. Seperti dilansir dari Investor Daily, wilayah Papua ditopang oleh 82 bandar udara, 155 lapangan terbang terverifikasi, dan 200 rute penerbangan perintis pada tahun 2026.

Tantangan geografis dan cuaca ekstrem menuntut evaluasi menyeluruh serta pemenuhan standar kelaikudaraan secara ketat. Kemenhub memperkuat langkah preventif di wilayah pegunungan sesuai Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2026 melalui audit berkala, pengawasan berbasis risiko, mitigasi teknis, dan dukungan ketersediaan suku cadang.

"Dengan kondisi geografis, cuaca, dan topografi yang menantang, tugas insan penerbangan di Papua membutuhkan dedikasi dan ketangguhan. Karena itu, keselamatan dan keamanan harus menjadi prioritas utama," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa.

Meskipun hasil audit keamanan penerbangan 2026 mencatatkan rata-rata tingkat kepatuhan di atas 75 persen, gangguan keamanan pada armada perintis masih menjadi perhatian mendasar. Insiden keamanan yang terjadi di Satpel Bandara Koroway Batu dan Lapangan Terbang Balinggama mempertegas perlunya perlindungan ekstra bagi personel dan prasarana udara.

"Penerbangan perintis merupakan bentuk kehadiran negara. Namun, keselamatan dan keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Koordinasi pemerintah, TNI/Polri, operator, penyelenggara bandar udara, dan seluruh stakeholder harus diperkuat," kata Lukman.

Ketegasan operasional diterapkan apabila standar teknis kebandarudaraan dan regulasi keselamatan tidak dapat dipenuhi oleh pengelola di lapangan.

"Ini bukan mengurangi pelayanan, tetapi bentuk tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan insan penerbangan," ujarnya.

Pengembangan aspek navigasi juga difokuskan melalui modernisasi otomatisasi ATM di Jayapura, restrukturisasi ruang udara Nabire dan Manokwari, serta peremajaan fasilitas komunikasi. Ditjen Hubud turut mendorong pemanfaatan drone kargo sebagai alternatif distribusi logistik menuju area pegunungan yang sulit dijangkau.

"Pemanfaatan drone kargo harus tetap memenuhi aspek regulasi ruang udara, sertifikasi, keamanan, dan keselamatan penerbangan," jelas Lukman.

Rangkaian koordinasi wilayah tersebut diakhiri dengan penandatanganan Naskah Komitmen Bersama oleh seluruh pemangku kepentingan guna menjamin kepatuhan regulasi penerbangan dan ketegasan penghentian operasional rute perintis jika terjadi pelanggaran standar keselamatan.

"Komitmen ini menegaskan bahwa aksesibilitas harus berjalan seiring dengan keselamatan dan keamanan. Kita ingin transportasi udara di Papua semakin kuat, andal, dan berkelanjutan," tutup Lukman.