Karhutla Risiko Tekan Perekonomian dan Ganggu Aktivitas Masyarakat

Risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah ancaman El Niño berpotensi menekan perekonomian nasional hingga mengganggu produktivitas masyarakat, sektor transportasi, distribusi barang, serta produksi pangan, dilansir dari Investor Daily pada Selasa (25/8/2026).

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengungkapkan kerugian ekonomi akibat karhutla dapat berukuran jauh lebih besar dibandingkan sekadar nilai lahan atau hutan yang hangus terbakar. Bencana tersebut dinilai mampu menjadi guncangan ekonomi yang melumpuhkan berbagai lini kegiatan warga.

<"Karhutla dapat menjadi shock ekonomi. Awalnya mungkin kebakaran lahan, tetapi setelah itu muncul masalah kesehatan, aktivitas kerja terganggu, sekolah terganggu, transportasi terganggu dan pada akhirnya kegiatan ekonomi dan daya hidup masyarakat ikut melemah," ujar Fakhrul.

Dampak kabut asap karhutla berisiko meningkatkan gangguan kesehatan sekaligus membengkakkan biaya medis masyarakat. Penurunan kualitas udara juga menghambat produktivitas pekerja, kegiatan sekolah, dan mobilitas perdagangan melalui gangguan sektor transportasi penerbangan maupun darat.

<"Gangguan terhadap produksi pertanian berpotensi menekan pendapatan masyarakat di daerah yang bergantung pada sektor tersebut. Dalam kondisi yang lebih luas, penurunan produksi pangan juga dapat memberikan tekanan terhadap harga," tuturnya.

Ancaman bencana ini menuntut pemerintah untuk menguatkan kapasitas pencegahan serta respons sebelum karhutla terjadi. Fakhrul menekankan pentingnya memandang anggaran penanggulangan bencana sebagai investasi keberlangsungan ekonomi, bukan sekadar pengeluaran penanganan pascabencana.

<"Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dalam kebencanaan, kita tidak bisa baru membangun kesiapan ketika bencana sudah datang. Ketahanan justru harus tersedia sebelum kita membutuhkannya," ujarnya.

Kapasitas lembaga terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, sistem peringatan dini, hingga ketersediaan logistik dan personel perlu dipertahankan pada tingkat memadai. Penguatan anggaran BNPB dapat dilakukan seiring meningkatnya risiko bencana agar fungsi penyangga ekonomi berjalan optimal.

<"Ketahanan nasional pada akhirnya adalah kemampuan masyarakat untuk tetap menjalankan kehidupan ketika shock terjadi. Anak-anak tetap dapat bersekolah, masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan, barang tetap dapat didistribusikan, pekerja tetap dapat bekerja dan kegiatan ekonomi dapat kembali normal secepat mungkin," tutup Fakhrul.