Kapolri Resmikan Sekber KBPBI dan Perkuat Desk Ketenagakerjaan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Kantor Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat, 24 Juli 2026. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat sinergi antara kepolisian dan serikat pekerja dalam melindungi hak-hak serta meningkatkan kesejahteraan buruh di seluruh Indonesia.

Acara peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita oleh Jenderal Sigit, disusul dengan peninjauan area kantor bersama pimpinan konfederasi buruh nasional. Pembentukan Sekber KBPBI ini menaungi sekitar 90 persen kekuatan gerakan buruh Indonesia, yang mencakup 17 konfederasi serikat pekerja terbesar dan 157 federasi.

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Sigit menegaskan komitmen institusinya untuk terus mengawal aspirasi pekerja melalui optimalisasi peran Desk Ketenagakerjaan Polri.

"Hari ini merupakan hari yang bersejarah karena akan diresmikan Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh untuk pertama kalinya. Bersatunya semangat ini harus dapat mendorong hak-hak buruh," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Capaian konkrit Desk Ketenagakerjaan Polri sejauh ini mencakup penanganan 291 perkara sengketa ketenagakerjaan, fasilitasi pengangkatan 4.505 pekerja menjadi pegawai tetap, serta mediasi sengketa PT Amos yang menghasilkan kompensasi sebesar Rp12,7 miliar bagi para pekerja.

"Saya akan terus berada pada garda terdepan untuk memperjuangankan hak-hak buruh. Desk Ketenagakerjaan harus terus bekerja siapa pun Kapolrinya," tegas Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sigit juga mengingatkan pentingnya persatuan nasional di tengah situasi ketidakpastian global, termasuk imbas kenaikan harga minyak dunia. Buruh dinilai sebagai elemen penting pendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini mencapai 5,61 persen.

"Tentunya kita mendorong agar perjuangan untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh, memperjuangkan kesejahteraan buruh, terus berjalan," kata Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui keterangan resmi.

Selain itu, kepolisian mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah, seperti hilirisasi industri yang diproyeksikan menyerap 1,4 juta tenaga kerja, Satgas PHK, hingga penyesuaian potongan persentase aplikator ojek online.

"Perjuangan dari teman-teman buruh adalah menjadi bagian untuk memperjuangkan apa yang menjadi program Bapak Presiden, khususnya terkait dengan hilirisasi, pembukaan lapangan pekerjaan, dan bagaimana menciptakan Indonesia yang memiliki daya saing dengan negara-negara lain," ucap Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengapresiasi dukungan Polri, khususnya keberhasilan Desk Ketenagakerjaan yang mencatatkan penyelesaian hampir 97 kasus senilai ratusan miliar rupiah.

"Terima kasih juga Pak Kapolri untuk Desk Ketenagakerjaan yang sudah berhasil menyelesaikan hampir 97 kasus dengan nilai nominal ratusan miliar yang dapat disampaikan kepada buruh yang berhak," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Andi Gani berharap unit khusus tersebut dapat diperluas fungsinya secara maksimal hingga ke tingkat daerah.

"Dan kami berharap Pak Kapolri, Desk Ketenagakerjaan di daerah-daerah juga dimaksimalkan untuk bisa melayani teman-teman serikat buruh," harap Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Selain menyinggung peran Desk Ketenagakerjaan, Andi Gani mengenang rekam jejak Jenderal Sigit yang dinilainya konsisten mendampingi pergerakan buruh sejak menjabat sebagai Kabareskrim.

"Dan kami berterima kasih kepada Bapak Kapolri yang mempunyai sejarah panjang dengan gerakan buruh. Seperti teman-teman ketahui, saya harus sampaikan di sini, Pak Kapolri pada saat Kabareskrim yang mendorong dan juga figur di posisi kabinet pada saat itu yang berani menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan akhirnya buruh melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi," ungkap Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Mengenai pembentukan wadah koalisi, Andi Gani menekankan pentingnya mengesampingkan ego sektoral demi mengawal regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

"Hari ini adalah sejarah luar biasa. Kekuatan buruh 90 persen ada di sini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pergerakan buruh Indonesia, kita mendirikan sekretariat bersama sebagai simbol persatuan perjuangan buruh," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Ia menambahkan bahwa konsolidasi ini krusial untuk memastikan kepentingan pekerja terakomodasi dalam kebijakan nasional.

"Kami memiliki kesadaran yang sangat tinggi bahwa kalau tidak bersatu, kami pasti kalah. Karena itu seluruh konfederasi sepakat membuang ego organisasi dan bersatu dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia," sambung Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

KBPBI telah merampungkan penyusunan draf usulan Undang-Undang Ketenagakerjaan setelah melalui pembahasan intensif selama lima hari oleh tim perumus antar-konfederasi.

"Awalnya dijadwalkan tiga hari, kemudian bertambah menjadi lima hari karena begitu banyak hal yang harus dibahas. Tim perumus bekerja sangat keras hingga akhirnya menghasilkan satu draf usulan yang mewakili sekitar 90 persen kekuatan buruh Indonesia," ungkap Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Draf usulan perundang-undangan tersebut dijadwalkan akan diserahkan secara resmi kepada pimpinan DPR RI pada pekan depan sebagai bahan dialog penyusunan regulasi.

"Kami akan menyerahkan draf usulan Undang-Undang Ketenagakerjaan kepada pimpinan DPR RI sebagai bentuk partisipasi buruh dalam proses penyusunan regulasi yang lebih adil bagi pekerja," tutur Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

"Kita yakin dengan bersatu dan berjuang bersama, Indonesia bisa terus terjaga. Harapannya, kita bisa melampaui semua potensi tekanan, dan program-program pemerintah untuk menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud," tutur Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Berikan pelayanan yang lebih optimal sehingga apa yang dikeluhkan, dilaporkan, serta perlu dimediasi, semuanya bisa berjalan dengan lebih baik," pungkas Jenderal Listyo Sigit Prabowo.