Iran Desak Warga Hemat BBM Akibat Blokade Laut AS

Pemerintah Iran menyerukan seluruh warganya untuk memangkas pemakaian bensin pada Selasa (1/9/2026). Langkah ini diambil setelah Teheran mengalami krisis pasokan dan kesulitan mengimpor bahan bakar minyak akibat blokade angkatan laut Amerika Serikat di pelabuhan-pelabuhan utama negara tersebut.

Tekanan ekonomi ini merupakan buntut dari perselisihan militer yang pecah sejak 28 Februari, ketika Teheran mengambil alih kontrol Selat Hormuz dan Washington membalasnya dengan melancarkan pemblokiran jalur maritim. Dampaknya, antrean panjang kendaraan bermotor mulai memular di sejumlah SPBU wilayah Teheran dalam beberapa hari terakhir.

Ketua Parlemen sekaligus negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa tingkat konsumsi BBM yang melonjak tinggi tidak sepenuhnya berada di tangan masyarakat.

"Tentu saja, sebagian tanggung jawab atas konsumsi tinggi ini bukan terletak pada rakyat kita; melainkan pada industri kita," kata Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran.

Ghalibaf menyebutkan bahwa pembenahan masalah efisiensi butuh ikhtiar bersama dari seluruh elemen bangsa.

"Namun dalam hal apa pun, yang jelas adalah kita perlu menghemat bensin dalam pemakaian kita," kata Mohammad Bagher Ghalibaf.

Ia memaparkan bahwa pemanfaatan BBM secara terukur akan membantu negara mengoptimalkan hasil produksi dari fasilitas pengolahan dalam negeri.

"Jika kita menggunakannya dengan benar, kita dapat mengelola dengan jumlah bensin yang kita produksi di negara ini," kata Mohammad Bagher Ghalibaf.

Ia menambahkan bahwa upaya perbaikan sistem subsidi energi terus dipertimbangkan demi mengurangi beban ekonomi masyarakat kelas bawah.

"Pemerintah dan parlemen bertekad untuk meningkatkan alokasi kredit untuk program subsidi pangan elektronik, terutama untuk kelompok pendapatan yang menanggung tekanan ekonomi terbesar," kata Mohammad Bagher Ghalibaf.

Menurutnya, menjaga stabilitas kesejahteraan publik menjadi prioritas tertinggi bagi otoritas Iran saat ini.

"Sebenarnya, semua upaya kita sebagai pejabat harus diarahkan untuk mengurangi tekanan pada rakyat sehingga ketidakpuasan berkurang, karena kepuasan rakyat adalah prinsip mendasar bagi kita," kata Mohammad Bagher Ghalibaf.

Ketidakmampuan Iran mengimpor BBM domestik sebelumnya juga diakui oleh pejabat eksekutif tertinggi negara tersebut. Wakil Presiden Iran Mohammad Jafar Ghaempanah menyatakan pada pertengahan Agustus lalu bahwa kapasitas pengolahan minyak lokal sudah tidak memadai untuk mencukupi konsumsi nasional.

"Produksi bensin tidak mencukupi, dan dikarenakan blokade angkatan laut AS, kita tidak dapat mengimpornya," kata Mohammad Jafar Ghaempanah, Wakil Presiden Iran.

Ghaempanah menilai skema alokasi energi bersubsidi saat ini perlu dirubah karena dinilai tidak tepat sasaran.

"Distribusi bensin di negara ini tidak adil. Mereka yang memiliki banyak kendaraan mendapat manfaat dari subsidi, sementara mereka yang tidak memiliki kendaraan tidak mendapat manfaat," kata Mohammad Jafar Ghaempanah.

Menanggapi krisis yang berkepanjangan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengonfirmasi bahwa aktivitas perdagangan ekspor dan impor Iran merosot hingga 25-35 persen. Pemerintah Iran melayangkan wacana untuk menaikkan harga bensin demi menutup defisit anggaran, meski langkah ini berisiko memicu gejolak politik. Di sisi lain, eskalasi militer AS semakin memanas setelah Komando Pusat AS (CENTCOM) melancarkan gempuran udara terhadap fasilitas Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan dua kapal tanker milik pemerintah Iran.

"Pasukan AS menyerang target-target Korps Garda Revolusi Islam (Iran), termasuk lokasi pertahanan udara, sistem radar, aset dan fasilitas maritim, kemampuan penebaran ranjau, dan lokasi komunikasi," kata CENTCOM, Komando Pusat AS.