Irak Usulkan Dewan Keamanan Bersama Iran dan Arab Saudi Atasi Krisis

Pemerintah Irak mengusulkan pembentukan dewan keamanan bersama yang melibatkan Iran dan Arab Saudi sebagai upaya mengatasi krisis kepercayaan di antara kedua negara tersebut, dilansir dari Investor Daily.

Usulan ini disampaikan oleh Penasihat Keamanan Nasional Perdana Menteri Irak, Qasim al-Araji, yang mengonfirmasi bahwa draf usulan telah diserahkan secara resmi kepada kedua pihak, namun mekanisme operasionalnya belum dirinci dan belum ada tanggapan resmi dari Iran maupun Arab Saudi.

Al-Araji juga menegaskan bahwa Irak mengambil keputusan strategis untuk menempatkan seluruh kepemilikan senjata di bawah kontrol negara demi menjaga kedaulatan nasional. Ia menyatakan, "Keputusan mengenai opsi perang dan perdamaian sepenuhnya berada di tangan negara Irak." Langkah ini sejalan dengan pembentukan komite khusus penertiban senjata pada 3 Juni 2026 untuk menghadapi tantangan keamanan dalam negeri yang dipengaruhi oleh berbagai kelompok bersenjata.

Situasi ketegangan di kawasan kian meningkat setelah insiden serangan drone pada 27 Juli 2026 yang diluncurkan dari wilayah Irak dan ditujukan ke fasilitas minyak di Provinsi Timur serta Riyadh. Arab Saudi menuding kelompok milisi berafiliasi Iran sebagai pelaku dan menegaskan hak untuk melakukan tindakan balasan. Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi memerintahkan penyelidikan oleh intelijen dan keamanan terkait peluncuran drone tersebut.

Irak, yang berbatasan langsung dengan Iran dan Arab Saudi, secara historis menjadi medan persaingan geopolitik dan sekte antara kedua negara besar tersebut. Usulan dewan keamanan bersama ini mencerminkan ambisi Irak untuk mengubah perannya dari medan pertempuran pengaruh menjadi mediator perdamaian di kawasan.

Penertiban milisi domestik dan pembentukan wadah dialog keamanan bersama dianggap penting oleh Irak untuk mencegah wilayahnya menjadi pangkalan serangan yang dapat memicu konflik terbuka di kawasan Timur Tengah.