Menkopolkam Jamin Pengawalan dan Perlindungan Aksi Aspirasi di DPR

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago menjamin pengawalan dan perlindungan penuh dari aparat keamanan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026) pagi, usai olahraga bersama Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya.

Djamari menegaskan, jajaran TNI dan Polri berkomitmen menjaga kondusifitas aksi agar pesan massa dapat tersampaikan dengan utuh tanpa hambatan. "Kita ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR kita lindungi, kita kawal supaya bulat masuk ke sana dan tidak ada yang mengganggu," ujarnya di Gelora Bung Karno.

Dalam mengantisipasi potensi kericuhan, aparat telah mengidentifikasi dan memantau kelompok yang berpotensi memicu kerusuhan, serta melakukan pemeriksaan sejak Rabu malam untuk menjaga situasi tetap terkendali. Djamari juga memastikan tidak ada penyekatan bagi warga yang ingin berunjuk rasa, "Penyekatan itu tidak ada. Bahasa penyekatan orang menyampaikan aspirasi disekat, tidak ada. Silakan saja," tegasnya.

Rekayasa lalu lintas diatur untuk memfasilitasi kelancaran aktivitas masyarakat umum yang tidak terlibat dalam aksi demonstrasi. Pemerintah berharap proses penyampaian aspirasi ini dapat diterima dengan baik oleh para wakil rakyat di DPR untuk ditindaklanjuti secara konkret.

Penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang di negara demokrasi. Gedung DPR/MPR RI di Senayan sering menjadi pusat penyampaian suara rakyat terkait berbagai kebijakan strategis dan isu nasional.

Namun, unjuk rasa berskala besar kerap menghadapi risiko penyusupan oknum provokator yang bisa memicu bentrokan dan perusakan fasilitas umum. Oleh sebab itu, pengamanan berbasis perlindungan dan pengawalan, bukan pembatasan, dianggap penting untuk menjaga hak politik masyarakat sekaligus keamanan dan ketertiban di ibu kota.