HKI Ajukan Rekomendasi Percepatan Investasi ke Presiden Prabowo

Himpunan Kawasan Industri Indonesia merumuskan serangkaian rekomendasi strategis hasil Rapat Kerja Nasional XXV untuk mengakselerasi realisasi investasi nasional. Dilansir dari Investor Daily pada Senin (3/8/2026), HKI telah mengirimkan surat resmi guna memohon audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Hasil forum tersebut menegaskan bahwa tantangan utama investasi saat ini bergeser dari sekadar menarik investor menjadi kepastian eksekusi komitmen.

Hal itu mencakup pembangunan fisik pabrik, keberlangsungan produksi, penyerapan tenaga kerja, hingga penguatan rantai pasok industri. Pengelola kawasan industri menilai pengalaman lapangan mereka dapat memberikan masukan konkret bagi pemerintah. Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menyampaikan pandangannya mengenai potensi investasi nasional.

"Hal yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana minat investasi itu dapat segera berubah menjadi pembangunan pabrik, kegiatan produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, kami berharap dapat menyampaikan langsung kepada Presiden berbagai rekomendasi yang lahir dari pengalaman nyata para pengelola kawasan industri di seluruh Indonesia," ujar Akhmad Ma’ruf Maulana, Ketua Umum HKI.

Ma'ruf menjelaskan bahwa pola evaluasi dari investor global saat ini telah bergeser secara signifikan. Kriteria keputusan tidak lagi terbatas pada besaran pasar atau ketersediaan sumber daya alam semata. "Investor tidak melihat persoalan berdasarkan kewenangan masing-masing kementerian atau lembaga.

Investor melihat Indonesia sebagai tujuan investasi. Karena itu, penyelesaiannya juga harus dilakukan secara terpadu sebagai satu sistem yang memberikan kepastian, kecepatan, dan konsistensi," kata Akhmad Ma’ruf Maulana, Ketua Umum HKI.

Pelaksanaan Rakernas XXV HKI tersebut dibuka oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.