HKI Surati Presiden Prabowo Minta Waktu Paparkan Rekomendasi Investasi

Himpunan Kawasan Industri (HKI) menyampaikan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta kesempatan memaparkan rekomendasi percepatan realisasi investasi di Indonesia. Langkah ini diambil usai Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XXV HKI di Jakarta pada 30-31 Juli 2026, seperti dilansir dari Detik Finance.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki berbagai modal besar seperti pasar domestik, bonus demografi, kekayaan alam, dan komitmen hilirisasi. Namun, potensi tersebut membutuhkan kepastian regulasi serta kecepatan pelayanan agar dapat direalisasikan secara konsisten.

"Sebagai tindak lanjut atas hasil Rakernas tersebut, HKI telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memohon kesempatan memaparkan secara langsung berbagai rekomendasi yang telah dirumuskan," kata Akhmad dalam keterangan resminya, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, pekerjaan rumah utama saat ini adalah mengubah minat investasi menjadi pembangunan fisik pabrik, aktivitas produksi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.

"Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana minat investasi itu dapat segera berubah menjadi pembangunan pabrik, kegiatan produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, kami berharap dapat menyampaikan langsung kepada Presiden berbagai rekomendasi yang lahir dari pengalaman nyata para pengelola kawasan industri di seluruh Indonesia," ujar Akhmad.

HKI menilai keputusan investor global kini bergerak sangat cepat dengan mempertimbangkan keandalan infrastruktur dan kemudahan berusaha.

"Investor tidak melihat persoalan berdasarkan kewenangan masing-masing kementerian atau lembaga. Investor melihat Indonesia sebagai tujuan investasi. Karena itu, penyelesaiannya juga harus dilakukan secara terpadu sebagai satu sistem yang memberikan kepastian, kecepatan, dan konsistensi," jelasnya.

Sejumlah kendala utama yang diinventarisasi dari Rakernas meliputi sinkronisasi tata ruang, perizinan lintas instansi, pasokan energi, hingga efektivitas koordinasi pusat dan daerah.

"Berdasarkan hasil pembahasan Rakernas, sejumlah persoalan yang paling sering dihadapi investor meliputi sinkronisasi tata ruang dan pertanahan, proses perizinan yang masih memerlukan koordinasi lintas instansi, kepastian penyediaan listrik dan gas industri, proses persetujuan lingkungan hidup, pembangunan konektivitas menuju pelabuhan, jalan tol, dan jaringan kereta api, hingga efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," papar Akhmad.

Hambatan tersebut dinilai berpotensi memperpanjang waktu realisasi serta meningkatkan biaya operasional industri di tanah air.

"Berbagai hambatan tersebut memperpanjang waktu realisasi investasi, meningkatkan biaya usaha, dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang juga berlomba menarik investasi," terangnya lagi.

Melalui penyampaian usulan ini, HKI berkomitmen membantu pemerintah memberikan solusi berbasis pengalaman lapangan demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami tidak datang membawa keluhan. Kami datang dengan diagnosis berdasarkan pengalaman di lapangan, sekaligus membawa rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaian yang dapat segera dilaksanakan. HKI ingin menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan investasi yang sudah masuk benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tegas Akhmad.