Hamas dan Board of Peace Sepakati Pelucutan Senjata di Gaza

Kelompok militan Palestina Hamas menyetujui kesepakatan pelucutan senjata secara menyeluruh di Jalur Gaza yang diprakarsai oleh lembaga internasional Board of Peace pada Jumat (31/7/2026). Kesepakatan bertahap ini memuat ketentuan penarikan pasukan militer Israel serta penyerahan pengelolaan keamanan wilayah kepada komite transisi Palestina dan pasukan internasional.

Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi bahwa kesepakatan ini merupakan bagian utama dari implementasi Rencana 20 Poin untuk mengakhiri konflik di Gaza. Pelucutan persenjataan akan dikelola secara independen oleh National Committee for Administration of Gaza (NCAG) bersama mediator internasional tanpa keterlibatan langsung militer Israel.

Pihak internasional menyambut baik terobosan tersebut sebagai langkah krusial menuju penataan ulang tata kelola pemerintahan di wilayah Gaza.

"Kesepakatan ini merupakan langkah krusial agar Gaza akhirnya dapat dipimpin oleh pemerintahan Palestina baru yang akan bekerja sama erat dengan Board of Peace untuk membantu rakyat Palestina. Pada saat yang sama, Israel akan mendapatkan keamanan yang layak, kemudian Gaza tidak lagi digunakan sebagai basis serangan teror," kata Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Trump menjelaskan bahwa proses tersebut akan melibatkan pengawasan ketat dari aparat keamanan baru serta bantuan negara-negara mediator seperti Mesir, Qatar, dan Turki.

"Seiring selesainya proses pelucutan senjata, pasukan Israel akan ditarik, dan Pasukan Stabilisasi Internasional akan bekerja sama dengan pasukan kepolisian Palestina yang baru untuk memastikan keamanan Gaza bagi penduduknya dan negara-negara tetangganya," ujar Donald Trump.

Dari pihak Palestina, perwakilan tim negosiasi menegaskan bahwa kompromi ini diambil demi menghentikan eskalasi militer dan jatuhnya korban jiwa di tingkat sipil.

"Kami membuat konsesi demi rakyat kami di Jalur Gaza, untuk menyelamatkan mereka dari pembunuhan dan pengungsian," kata Anggota Tim Perunding Hamas Ghazi Hamad.

Hamad menekankan bahwa mekanisme teknis penanganan sisa persenjataan sepenuhnya menjadi wewenang komite administratif independen yang telah dibentuk.

"Israel tidak akan ikut campur dalam persoalan pelucutan senjata. Komite Nasional adalah lembaga yang akan menjalankan tugas tersebut," ujar Ghazi Hamad.

Seorang pejabat senior Hamas yang meminta identitasnya dirahasiakan mengonfirmasi keberadaan komite transisi teknokratis tersebut dalam wawancara terpisah.

"Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Comittee for Administration Gaza/NCAG) akan mengelola dan melaksanakan pendataan serta penyimpanan senjata sesuai dengan jadwal yang telah disepakati," kata Pejabat Senior Hamas.

Ia menambahkan bahwa lembaga tersebut akan memegang kewenangan mutlak atas seluruh logistik pertahanan di Gaza.

"Komite Nasional akan menjadi satu-satunya entitas yang berwenang untuk menyimpan, mengelola, atau mengontrol senjata di Gaza," kata Pejabat Senior Hamas.

Di sisi lain, Board of Peace menyatakan bahwa komitmen Hamas untuk melepas persenjataan merupakan peristiwa penting dalam diplomasi kawasan.

"Peta Jalan ini merupakan terobosan bersejarah. Untuk pertama kalinya, Hamas secara resmi berkomitmen pada rencana yang dapat dilaksanakan untuk melepaskan seluruh persenjataannya, yang kemudian akan diikuti oleh penarikan pasukan Israel dari Gaza," kata perwakilan Board of Peace.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi posisinya dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza dengan memberlakukan batasan operasional khusus.

"National caveats juga sudah kami sampaikan kepada ISF, bahwa kami tidak melakukan operasi militer," kata Menteri Luar Negeri Sugiono.

Hingga Jumat sore, pihak pemerintah maupun militer Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait pengumuman pelucutan senjata ini.