Gigamon Ingatkan Risiko Keamanan Siber di Tengah Tren Adopsi AI Cloud

Ambisi kuat Indonesia dalam menjalankan transformasi digital kini ditandai dengan pergeseran penerapan kecerdasan buatan atau AI dari tahap uji coba menuju fase operasional.

Perkembangan infrastruktur cloud menjadi penyokong utama pergeseran ini, termasuk di sektor manufaktur yang didorong oleh peta jalan nasional Making Indonesia 4.0.

Seperti dikutip dari Investor Daily, integrasi pabrik, rantai pasok, dan platform data terjalin semakin erat demi menciptakan nilai tambah baru bagi korporasi skala besar.

Kendati demikian, implementasi AI tidak bekerja secara terisolasi karena teknologi ini bergantung pada ekosistem multi-cloud, aplikasi bisnis, dan identitas mesin.

Kompleksitas yang mempertemukan sistem lama, infrastruktur privat, public cloud, serta platform Software-as-a-Service (SaaS) turut membuka celah keamanan baru.

Situasi ini meningkatkan risiko tata kelola dan kepatuhan yang harus dikendalikan secara ketat oleh manajemen perusahaan.

"Seiring dengan meningkatnya skala penggunaan AI, perusahaan perlu memiliki visibilitas yang lebih jelas di seluruh lingkungan cloud mereka untuk mempertahankan kendali. Sekadar mengetahui lokasi penyimpanan data tidak cukup; perusahaan juga harus memastikan bahwa data tersebut aman, dapat dipantau, dan dikelola dengan baik," kata Steve Goudreault, Cloud Security Evangelist, Gigamon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Tata kelola data di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh berakhirnya masa transisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Regulasi tersebut menuntut akuntabilitas serta ketahanan sistem yang lebih kokoh pada sektor-sektor usaha yang diawasi ketat.

Banyak organisasi mulai melirik arsitektur sovereign cloud, cloud lokal, maupun hybrid cloud guna menjawab isu kedaulatan data dan kebijakan investasi teknologi.

Namun, menentukan lokasi penyimpanan data dinilai belum menjadi solusi mutlak tanpa adanya transparansi menyeluruh terhadap aktivitas akses jaringan.

Perusahaan yang menyimpan data sensitif di infrastruktur lokal tetap berisiko mengalami keterbatasan dalam memantau trafik komunikasi antar-sistem.

Aktivitas identitas mesin yang berjalan di luar pola normal rawan terabaikan oleh tim keamanan akibat lemahnya pantauan.

"Bagi para pemimpin bisnis, keputusan terkait cloud kini bukan lagi sekadar persoalan arsitektur teknis. Pilihan cloud berdampak langsung pada kepercayaan regulator, kepercayaan pelanggan, serta kelangsungan operasional perusahaan. Karena itu, tanggung jawab atas risiko ini tidak bisa hanya dibebankan kepada tim teknologi," tambah Steve.

Ancaman siber yang kian tinggi menjadikan keterbatasan visibilitas sebagai kerugian nyata bagi sektor bisnis nasional.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan adanya lebih dari 609 juta serangan siber sepanjang 2024, termasuk lonjakan infeksi malware sebesar 12,67%.

Berdasarkan data Gigamon 2026 Hybrid Cloud Security Survey, kasus kebocoran data di wilayah Asia Pasifik naik 18% secara tahunan.

Kondisi ini mendorong 9 dari 10 pemimpin IT untuk meningkatkan investasi pada perangkat keamanan guna meminimalkan celah pemantauan.

"Risiko ini semakin sulit dikendalikan karena adanya pergerakan lateral, yaitu ketika ancaman tidak berhenti di titik awal kemunculannya, tetapi bergerak melalui trafik internal, melintasi workload, dan berpindah antar-sistem dengan cara yang kerap luput dari deteksi perangkat konvensional. Dalam lingkungan berbasis AI, trafik berbahaya bahkan dapat bersembunyi di balik aktivitas sistem yang sah," ujarnya.

Langkah korporasi yang sekadar menambah perkakas perlindungan dinilai belum tentu efektif menghasilkan kejelasan taktis.

Riset internal menunjukkan tim pengaman rata-rata mengoperasikan hingga 15 tools di ekosistem hybrid, tetapi 55% di antaranya merasa visibilitasnya masih minim.

Hambatan mendasar lainnya disumbang oleh kualitas data, di mana 46% pemimpin IT kekurangan pasokan data bersih untuk workload AI.

"Bagi perusahaan di Indonesia, terutama yang beroperasi di sektor dengan regulasi ketat atau kelompok bisnis berskala besar, kondisi ini tidak hanya menjadi risiko teknis, tetapi juga risiko tata kelola. Karena itu, 9 dari 10 pemimpin di kawasan Asia Pasifik kini mulai menerapkan otomatisasi dan tools berbasis AI untuk memperkuat keamanan data mereka," ujarnya.

Pemanfaatan kecerdasan buatan dapat mengolah telemetri jaringan skala besar menjadi wawasan penanganan celah kepatuhan secara cepat.

Observability mendalam dari aktivitas telemetri tersebut bertindak sebagai bukti tepercaya untuk mendukung keputusan jajaran direksi korporasi.

Transparansi pergerakan data sensitif ini krusial bagi perbankan yang memperluas layanan AI, platform pembayaran, hingga kelompok manufaktur.

"Ke depan, keberhasilan organisasi dalam memperluas skala penerapan AI akan sangat bergantung pada kemampuan mereka membuktikan bahwa kontrol keamanan tetap berjalan efektif seiring berkembangnya sistem. Organisasi yang mampu menjaga data, sistem, dan kepercayaan akan menjadi pihak yang paling siap memimpin pertumbuhan AI berikutnya," tutup Steve.