Pemerintah Tetap Salurkan Enam Program Bansos pada Agustus 2026

Pemerintah Republik Indonesia memastikan penyaluran enam program bantuan sosial (bansos) tetap berlanjut sepanjang Agustus 2026 untuk perlindungan masyarakat miskin dan rentan. Penyaluran bertahap ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penerima manfaat.

Program yang masih berjalan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), Bantuan Atensi Kementerian Sosial, dan Bantuan Beras Pemerintah.

Masing-masing bantuan menyasar kelompok spesifik. PKH ditujukan untuk keluarga miskin dengan komponen ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, hingga penyandang disabilitas berat. Sementara BPNT berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, PIP menyasar peserta didik dari keluarga kurang mampu, sedangkan PBI Jaminan Kesehatan menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin. Selain itu, Kemensos menyalurkan Bantuan Atensi bagi penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar, serta korban bencana, disusul penyaluran bantuan pangan beras.

Kriteria penerima mewajibkan status Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki NIK valid, dan terdaftar di DTSEN. Untuk PKH dan BPNT, pemerintah memprioritaskan masyarakat yang berada pada kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 4.

Masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan melalui laman cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos dengan memasukkan NIK 16 digit beserta kode captcha. Pembaruan data kependudukan dapat diajukan melalui pemerintah desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat.

Di sisi lain, kelanjutan program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) senilai Rp900.000 belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah hingga Kamis (30/7/2026). Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) membantah unggahan media sosial yang menyebut BLT Kesra dihentikan dan dialihkan ke bansos reguler.

Beberapa program terdahulu seperti BLT Dana Desa dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan juga tidak lagi dianggarkan dengan skema yang sama pada 2026, sehingga masyarakat diminta memastikan keakuratan data kependudukan pada saluran resmi pemerintah.