DSI Awasi Ekspor Tiga Komoditas Utama Senilai 70 Miliar Dolar US

PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) memantau transaksi ekspor tiga komoditas strategis nasional bernilai sekitar 70 miliar dolar AS sejak 1 Juni 2026. Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi, evaluasi, serta monitoring tanpa mengubah hubungan komersial yang telah berjalan antara eksportir dan pembeli.

Pengawasan tersebut mencakup komoditas batu bara dengan nilai ekspor sekitar 30,35 miliar dolar AS, minyak kelapa sawit (CPO) sebesar 22,87 miliar dolar AS, dan ferro alloy bernilai 16,43 miliar dolar AS. Pengumpulan para pelaku usaha serta asosiasi pertambangan telah dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di Wisma Danantara, Jakarta, untuk menjelaskan mekanisme kerja lembaga ini.

CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa kehadiran DSI tidak bertujuan untuk memangkas atau mengubah kontrak jangka panjang yang sudah disepakati oleh para pelaku industri.

"Seperti kita ketahui bersama, PT DSI ini mulai berlaku, mulai berjalan sejak 1 Juni (2026). Secara akte 1 Juni, dan dalam perannya tentunya kita inginkan ini dikelola secara lebih baik, transparan, dan juga memberikan nilai tambah tidak hanya kepada sumber daya manusia kita, kepada sumber daya alam kita, tapi juga kepada perekonomian Indonesia secara keseluruhan," kata Rosan Roeslani, CEO Danantara.

Rosan menambahkan bahwa pemahaman mendalam dari para pelaku usaha sangat diperlukan agar peran lembaga baru ini dapat dipahami secara optimal.

"Memang saya memahami pada awal-awal banyak yang ingin mengetahui lebih banyak apa mengenai DSI ini, bagaimana perannya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana bisa memberikan nilai tambah, dan yang paling penting juga, justru ini bisa memberikan asas manfaat kepada kita semua, terutama terhadap perekonomian di Indonesia," kata Rosan Roeslani, CEO Danantara.

Fokus utama pengawasan pada tahap awal dialokasikan penuh untuk tiga komoditas utama tersebut tanpa mengganggu arus perdagangan yang ada.

"Dan memang di awal nanti tentunya akan diberikan presentasi secara menyeluruh oleh dewan direksi, bahwa pada saat awal ini memang baru tiga komoditas strategis nasional, yang di mana ada di dalam fokus kita, yaitu batu bara, minyak sawit atau CPO, dan juga ferro alloy. Tanpa kita mencoba mengubah hubungan komersial yang telah ada, yang berjalan, dan juga eksportir dan pembeli," kata Rosan Roeslani, CEO Danantara.

Eksportir dijamin tetap bisa menjalankan aktivitas pengiriman barang secara langsung seperti biasa.

"Jadi tidak usah ragu bahwa tetap Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa melakukan ekspornya secara langsung, dan tetap we will be under the sanctity of the contract, walaupun kontrak jangka panjang," kata Rosan Roeslani, CEO Danantara.

Evaluasi menyeluruh terhadap keterbukaan data transaksi menjadi poin vital dalam skema pengawasan ini.

"Tapi sifatnya dari DSI ini kita lebih pada saat ini mengevaluasi, memonitoring, dan juga memastikan bahwa yang paling penting adalah transparency of the transaction. Itu yang paling penting buat kita, sehingga semuanya ini juga berjalan dengan baik dan benar," kata Rosan Roeslani, CEO Danantara.

Tingginya nilai ekspor dari ketiga sektor ini menuntut perbaikan tata kelola demi memperkuat posisinya terhadap perekonomian nasional.

"Dan tentunya ini membutuhkan peningkatan tata kelola dari ketiga komoditas ini karena memiliki arti strategis bagi perekonomian di Indonesia," kata Rosan Roeslani, CEO Danantara.

Rosan turut menggarisbawahi bahwa DSI tidak dibentuk untuk memperpanjang rantai birokrasi maupun mengambil alih kewenangan regulator yang sudah ada.

"Namun ingin saya tegaskan bahwa DSI ini bukan bertujuan menambah lapisan birokrasi, atau bukan pula menggantikan peran dari regulator. Ini harus kita garis bawahi. Seluruh fungsi perizinan, pengaturan, dan pengawasan tetap berada pada kementerian atau lembaga yang berwenang," kata Rosan Roeslani, CEO Danantara.

Lembaga ini dirancang sebagai titik verifikasi tunggal yang mencakup data kuantitas, kualitas, klasifikasi barang, harga, hingga skema repatriasi devisa.

"Seluruh tamu undangan yang saya hormati, peran DSI adalah membangun satu titik verifikasi yang lebih kuat dalam aliran data dan transaksi ekspor, mencakup kuantitas, kualitas, klasifikasi barang, harga, hingga penyelesaian pembayaran dan repatriasi devisa," kata Rosan Roeslani, CEO Danantara.

Penerapan kebijakan verifikasi ini akan direalisasikan secara bertahap agar tidak menimbulkan kekacauan pada arus perdagangan.

"Bagi Danantara Indonesia, ini penting karena peran aset strategis tidak cukup berorientasi pada volume. Setiap transaksi harus memiliki dasar yang wajar, dapat ditelusuri, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia. Oleh sebab itu, implementasinya akan dilakukan secara bertahap, terukur, dan berbasis kesiapan agar arus perdagangan dan hubungan komersial yang sudah berjalan tidak terganggu," kata Rosan Roeslani, CEO Danantara.

Integrasi data serta dukungan lintas kementerian dan pelaku usaha menjadi kunci utama keberhasilan operasional lembaga.

"Serta yang paling penting adalah menghadirkan nilai nyata bagi Indonesia, bukan hanya lewat transparansi, tentu juga informasi yang lebih baik untuk pengambilan kebijakan dan juga penguatan posisi Indonesia di pasar global," kata Rosan Roeslani, CEO Danantara.

Kerja sama dan keterbukaan dari instansi terkait sangat diapresiasi dalam pembentukan sistem data terpadu ini.

"Hal-hal itu tentunya tidak bisa dilakukan oleh DSI secara sendirian. Kita sangat membutuhkan juga dukungan dari semua kementerian, lembaga yang terkait, dan untuk itu saya menyampaikan juga terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerjasama dari semua kementerian dan lembaga yang sangat terbuka, yang memberikan akses kepada kami sehingga kami bisa mengintegrasikan semua data sehingga data yang ada dan juga pengambilan keputusan akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih terbuka," kata Rosan Roeslani, CEO Danantara.

Masukan dari para pelaku usaha dan asosiasi terus ditampung guna menyempurnakan tata kelola yang transparan.

"Dan juga yang paling penting, kita sebagai DSI ingin selalu mendengar masukan, inputan dari dunia usaha, dari asosiasi, dan juga dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada agar peran dari DSI ini makin baik, makin memberikan nilai tambah kepada kita semua. Karena tata kelola yang baik itu harus memperkuat kepercayaan, bukan menambah ketidakpastian," kata Rosan Roeslani, CEO Danantara.

Harapan besar ditaruh pada pengoperasian DSI agar dampaknya dirasakan secara nyata oleh perekonomian Indonesia.

"Sebagai akhir kata, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga peluncuran DSI ini sekali lagi bisa memberikan asas manfaat kepada kita semua terutama di bidang perekonomian. Terima kasih," kata Rosan Roeslani, CEO Danantara.

Terkait biaya operasional, pihak manajemen memaparkan bahwa pengenaan margin atau penetapan tarif atas layanan DSI merupakan hal wajar mengingat statusnya sebagai Perseroan Terbatas.

"Nah, untuk pricing tentu ini tadi kalau dari regulasi itu dimungkinkan DSI karena kita juga PT, tentu sebagai PT tentu ada suatu cost recovery karena sudah ada injeksi kapital, tidak mungkin harus menjadi rugi ya," kata Sinthya Roesly, Direktur Keuangan DSI.

Besaran margin fee yang diambil dipastikan berada pada batas wajar dan tidak akan membebani para pelaku usaha ekspor.

"Ada ongkos yang dikeluarkan, tentu ada margin yang reasonable, yang wajar, yang dapat diperoleh oleh DSI," kata Sinthya Roesly, Direktur Keuangan DSI.

Penentuan besaran tarif tersebut saat ini masih terus dikalkulasikan melalui koordinasi intensif bersama pihak-pihak terkait.

"Nah, ini sedang dihitung tentu dengan prinsip-prinsip misalnya efisiensi, tidak menambah biaya kepada eksportir," kata Sinthya Roesly, Direktur Keuangan DSI.

Dari kacamata pengamat, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikurrahman menilai tolok ukur keberhasilan DSI terletak pada kemampuannya menutup celah penyimpangan ekspor.

"Tapi yang lebih penting ialah seberapa jauh DSI mampu menutup kebocoran akibat under-invoicing, transfer pricing, dan deviasi harga ekspor. Jika itu efektif, basis pajak, PNBP, royalti, dan devisa hasil ekspor yang masuk ke dalam negeri akan meningkat. Jadi efek fiskalnya berasal dari perbaikan governance dan kepatuhan, bukan semata dari aktivitas perdagangan yang lebih besar," kata Rizal Taufikurrahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef.

Keberadaan lembaga ini juga diproyeksikan bakal memperkuat pasokan valuta asing domestik serta mendukung stabilitas nilai tukar rupiah apabila terintegrasi penuh dengan sistem perpajakan dan bea cukai.

"Semakin besar devisa ekspor yang tercatat, direpatriasi, dan bertahan di sistem keuangan nasional, semakin kuat pula dukungannya terhadap rupiah dan stabilitas eksternal. Namun, efeknya baru signifikan jika DSI terintegrasi dengan kebijakan DHE (devisa hasil ekspor), sistem perpajakan, bea cukai, dan pen....," kata Rizal Taufikurrahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef.

Meskipun cakupan komoditas yang diawasi DSI memiliki peluang untuk diperluas di masa mendatang, pihak Danantara menyatakan tidak akan terburu-buru dan tetap berfokus pada efisiensi tiga komoditas utama tersebut terlebih dahulu.