DPR Tutup Masa Sidang V dan Kawal Evaluasi Program Magang Dokter

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/7/2026). DPR memastikan pengawasan terhadap isu antisipasi El Nino hingga evaluasi sistem kerja magang dokter. Dalam rapat yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa tersebut, DPR bersama Pemerintah ditegaskan terus menjalankan fungsi legislasi secara optimal berbasis Prolegnas. "Keberhasilan Prolegnas tidak hanya terfokus pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas produk legislasi," ungkap Puan.

Evaluasi Prolegnas mencakup 69 RUU Prioritas Perubahan Ketiga Tahun 2026 dan 199 RUU Perubahan Keempat Prolegnas 2025-2029. Pada masa sidang ini, DPR merampungkan 5 RUU menjadi UU serta menyetujui 17 RUU Usul Inisiatif DPR.

"Salah satu Rancangan Undang Undang yang telah disetujui menjadi Undang-Undang yaitu Rancangan Undang Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Undang Undang ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional serta menguatkan kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional," tuturnya. Dari sisi anggaran, DPR dan Pemerintah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 sebagai pedoman penyusunan Nota Keuangan RAPBN 2027.

"DPR RI menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan Pemerintah dalam APBN adalah amanah rakyat. Setiap rupiah harus kembali kepada rakyat, dirasakan manfaatnya dan dinikmati hasilnya oleh rakyat; dalam bentuk kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Puan. Mengenai pengawasan, Tim Pengawas Haji DPR telah mengawal pelaksanaan ibadah haji, sementara Alat Kelengkapan Dewan menyerap aspirasi isu publik seperti literasi digital, gaji PPPK, penipuan umrah, hingga perlintasan sebidang.

"Timwas Haji DPR RI mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji demi kepuasan, keselamatan, dan kenyamanan jemaah Indonesia," jelasnya. DPR juga memantau kebijakan perdagangan digital, perlindungan konsumen, regulasi SNI, perlindungan perempuan dan anak, penerimaan mahasiswa baru, reformasi migas, serta pencegahan narkoba di lapas. "Lalu kasus penipuan jemaah umrah, antisipasi dampak El Nino yang berkepanjangan terhadap ketahanan pangan nasional, percepatan pembangunan infrastuktur perlintasan sebidang jalur kereta api, jalan raya, dan jalan setapak," papar Puan.

DPR mengurai evaluasi sistem kerja magang dokter hingga persiapan Pusat Finansial Internasional Indonesia untuk menggaet investasi asing.

"Evaluasi sistem kerja peserta program magang dokter di fasilitas kesehatan, evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), kesiapan pemerintah dalam membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk menarik investasi asing, reformasi tata kelola migas dan ketenagalistrikan secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pencegahan peredaran narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas)," urainya. Untuk bencana di Sumatera, Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR telah menggelar rapat koordinasi guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. "Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah untuk membahas percepatan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi," sebut Puan.

DPR juga memproses pertimbangan pejabat publik KIP, KPI, BS OJK, Ombudsman RI, Duta Besar, hingga naturalisasi dua atlet sepak bola.

Di bidang diplomasi, BKSAP menerima delegasi Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Jepang, Slovakia, Turki, Rumania, OECD, dan BPK Australia. "DPR RI secara konsisten mendorong kepentingan Indonesia dengan mempererat hubungan antarparlemen, memperkuat kerja sama internasional, dan membahas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dunia," terang Puan.

Diplomasi ini diperkuat melalui penerimaan kunjungan sejumlah pejabat negara sahabat secara berkelanjutan. "Kunjungan-kunjungan tersebut semakin memperkuat dialog, memperluas kerja sama, dan membangun saling pengertian dalam menghadapi berbagai tantangan global," imbuhnya.

Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi turut disorot sebagai momen krusial kemitraan strategis. "DPR RI meyakini bahwa Indonesia memiliki posisi strategis pada kancah hubungan internasional," pungkas Puan.