DPR Terima Audiensi FAGRI Bahas Kepastian Status Guru Non-ASN

Pimpinan DPR RI menerima audiensi Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI) di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026), untuk menampung aspirasi terkait ketidakpastian status kepegawaian ratusan ribu guru non-ASN pada 2027.

Pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati tersebut menindaklanjuti kekhawatiran para pengajar di sekolah negeri. FAGRI mendesak pemerintah memberikan kejelasan skema penyelesaian kepegawaian, termasuk peluang pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Desakan kepastian ini disampaikan langsung oleh perwakilan organisasi guru karena batas waktu aturan yang berlaku saat ini semakin mendekat.

"Kami masih menanti kepastian nasib guru non-ASN setelah batas waktu tersebut. Sejauh ini, pemberitaan mengenai PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu belum menyebut secara spesifik bagaimana nasib guru non-ASN. Karena itu, kami datang ke DPR untuk meminta kejelasan status dan masa depan guru non-ASN pada 2027," ujar Aminuddin, Wakil Ketua FAGRI.

Kekhawatiran FAGRI didasari oleh Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur keberadaan guru non-ASN hanya sampai 31 Desember 2026. Selain itu, data cut-off tahun 2024 mencatat ada sebanyak 172.323 guru non-ASN yang membutuhkan kepastian status.

"Pimpinan DPR menyatakan siap membantu mendorong penyelesaian persoalan non-ASN ini sesuai Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026," ujar Ahmad Farwiz Nasution, Ketua FAGRI.

Ahmad menyampaikan apresiasinya atas penerimaan pimpinan parlemen yang siap mengawal aspirasi tersebut bersama kementerian terkait.

Menanggapi tuntutan FAGRI, DPR berkomitmen untuk meneruskan aspirasi ini kepada pihak kementerian. DPR juga berjanji memantau secara ketat tindak lanjut pembahasan agar ratusan ribu guru non-ASN memperoleh kejelasan masa depan kepegawaian mereka.