DPR Soroti Produktivitas dan Kesehatan Mental Program Uji Coba BKN

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung pelaksanaan uji coba program Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengizinkan Aparatur Sipil Negara bekerja dekat dengan domisili keluarga pada Minggu (26/7/2026).

Skema baru dari BKN tersebut dinilai menjadi langkah positif untuk membangun birokrasi yang lebih memperhatikan kesejahteraan para pegawai tanpa mengabaikan aspek profesionalitas.

"ASN adalah aset utama negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga patut diapresiasi selama tetap menjaga profesionalitas dan kualitas pelayanan publik," ujar Netty dalam keterangan, Minggu (26/7/2026).

Selama ini banyak aparatur negara yang terpaksa hidup terpisah dari keluarga karena lokasi penempatan tugas. Situasi tersebut berdampak langsung pada peningkatan beban ekonomi akibat munculnya biaya ekstra untuk tempat tinggal dan transportasi.

"Ketika ASN dapat bekerja lebih dekat dengan keluarga, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjalankan peran sebagai orang tua maupun anggota keluarga. Kondisi psikologis yang lebih baik diyakini akan berdampak positif terhadap semangat dan produktivitas kerja," kata Netty.

Selain masalah beban finansial, penugasan yang jauh dari domisili kerap memicu persoalan psikologis akibat skema pernikahan jarak jauh atau long distance marriage (LDM).

"Semoga kebijakan ini mampu meminimalisasi persoalan kesehatan mental akibat long distance marriage," terangnya.

Netty menambahkan bahwa suasana emosional pegawai yang stabil akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik secara luas.

"ASN yang lebih tenang, bahagia, dan memiliki dukungan keluarga yang kuat, akan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat," tambahnya.

Manfaat dari penyesuaian lokasi kerja ini diprediksi sangat berimbas pada para tenaga kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

"Kesehatan mental tenaga kesehatan tidak boleh diabaikan," ungkapnya.

Penurunan tingkat stres pada tenaga medis diharapkan mampu mendongkrak mutu pelayanan faskes secara signifikan.

"Jika mereka dapat bekerja lebih dekat dengan keluarga, diharapkan tingkat stres dapat berkurang. Sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan," sambungnya.

Namun, pihak legislatif mengingatkan agar implementasi skema ini tetap memperhatikan prinsip efisiensi serta tidak memicu ketimpangan distribusi pegawai antarwilayah.

"Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan ketimpangan distribusi ASN di daerah tertentu," ucapnya.

Seluruh penataan ulang ini diharapkan terus berpatokan pada kebutuhan riil organisasi birokrasi di daerah.

"Prinsip meritokrasi, kebutuhan organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas," imbuhnya.

BKN diminta untuk menjalankan evaluasi menyeluruh mencakup dampak efisiensi anggaran, efektivitas organisasi, hingga tingkat produktivitas para pegawai secara berkala.