DPR dan Pemerintah Sepakati Pembukaan 526.689 Formasi PPPK 2027

DPR bersama pemerintah menyepakati penetapan 526.689 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2027 dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Kesepakatan ini mencakup peluang PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta kesempatan seleksi PNS bagi guru PPPK, sebagaimana dilansir dari Investor Daily. Pengalokasian formasi baru tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, seperti guru agama, guru taman kanak-kanak (TK), serta penataan status tenaga honorer. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pembahasan teknis mengenai kepastian status para tenaga pendidik telah memasuki tahap akhir.

"Ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS dengan Kemendikdasmen termasuk guru Madrasah Negeri dan guru TK," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.

Proses pendaftaran serta seleksi formasi PPPK penuh waktu direncanakan mulai bergulir pada awal 2027. "Sebagaimana disampaikan oleh bapak pimpinan tadi bahwa untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.

Skema tersebut juga memberi ruang bagi para guru berstatus PPPK untuk mengikuti ujian calon PNS pada periode yang sama. "Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027," kata Rini Widyantini.

Penambahan tenaga pendidik ini diproyeksikan untuk menunjang operasional sejumlah lembaga pendidikan baru bentukan pemerintah. "Nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026 termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan sekolah rakyat dan sekolah terintegrasi dan juga sekolah Garuda," kata Rini Widyantini. Dari aspek keuangan negara, penambahan alokasi formasi pegawai ASN tersebut dipastikan tidak mengganggu sustainabilitas fiskal.

"Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap terjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal," kata Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.