DPR Minta Penegak Hukum Bersatu Kawal Kasus Korupsi Batu Bara

Komisi III DPR RI mendesak seluruh elemen penegak hukum dan keamanan untuk bersatu padu mengawal pengusutan kasus dugaan korupsi pasokan batu bara di Jakarta pada Kamis (9/7/2026). Langkah ini menyusul operasi penggeledahan besar-besaran di belasan lokasi oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Dilansir dari Investor Daily, penggeledahan tersebut menyasar 12 lokasi berbeda terkait tiga klaster mega korupsi. Salah satu klaster utama yang diselidiki adalah karut-marut pasokan batu bara yang sempat memicu pemadaman listrik massal atau blackout pada PT PLN (Persero).

Sektor energi menjadi perhatian serius karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan kemandirian energi dan pembersihan BUMN sebagai pilar utama kebijakan. Dukungan politik dari parlemen dinilai krusial di tengah isu ketegangan setelah kediaman Jampidsus Kejaksaan Agung sempat dijaga ketat oleh personel TNI bersenjata.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengharapkan soliditas penuh dari aparat kepolisian dalam menyukseskan program pemberantasan korupsi pemerintah, terutama karena ketahanan energi merupakan prioritas nasional ke depan.

"Kami meminta kepada Polri agar solid mendukung program pemerintah dalam hal ini untuk memberantas korupsi. Kita semua tahu bahwa korupsi adalah extraordinary crime (kejahatan luar biasa). Apalagi di dalam program-program presiden ke depan, masalah ketahanan energi merupakan prioritas nasional yang harus kita dukung bersama," ujar Soedeson Tandra, Anggota Komisi III DPR RI.

Politisi Partai Golkar tersebut juga mengingatkan pentingnya peran Kejaksaan dan TNI agar berjalan beriringan tanpa adanya ego sektoral yang dapat menghambat jalannya penegakan hukum.

"Kami mengimbau kepada TNI, Polri, termasuk Jaksa juga, untuk solid di belakang penyidik Kortastipidkor (Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Ungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, berikan informasi kepada masyarakat, dan hukum pelakunya seberat-beratnya," tegas Soedeson Tandra, Anggota Komisi III DPR RI.

DPR mengingatkan prinsip kesamaan di mata hukum agar Korps Bhayangkara bertindak tegas tanpa tebang pilih terhadap aktor intelektual skandal ini.