DPR dan LPEM UI Soroti Lonjakan Pengangguran Sarjana di Indonesia

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mendesak pemerintah menangani lonjakan pengangguran terdidik setelah data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS mencatat 1.033.182 sarjana menganggur pada Mei 2026. Angka tersebut menyumbang 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur di Indonesia.

Jumlah pengangguran sarjana yang tinggi dinilai mencerminkan masalah struktural antara dunia pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. Selain itu, fenomena lulusan perguruan tinggi yang bekerja di luar bidangnya juga menjadi perhatian utama.

Laporan Labor Market Brief LPEM FEB UI edisi Juli 2026 mencatat ada sekitar 8 juta sarjana yang bekerja di bawah level pendidikan mereka. Riset berbasis data Sakernas Agustus 2025 tersebut menunjukkan lima program studi menyumbang sekitar 40 persen dari total pengangguran S1.

Lima jurusan tersebut meliputi Manajemen sebesar 10,3 persen, Hukum 9,0 persen, Ekonomi 8,7 persen, Pendidikan 7,1 persen, dan Akuntansi 5,1 persen. Di sisi lain, lulusan Ilmu Komputer atau Informatika juga mencatatkan porsi 4,6 persen di antara para penganggur.

Merespons situasi ketenagakerjaan tersebut, perwakilan legislatif mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ketersediaan lapangan kerja bagi para lulusan perguruan tinggi.

"Pemerintah harus serius menangani persoalan pengangguran ini. Yang pertama tentu harus mendiagnosis faktor utama penyebab pengangguran, khususnya di kalangan sarjana," kata Zainul Munasichin, Anggota Komisi IX DPR RI.

Zainul menilai salah satu pemicu utama masalah ini adalah ketidaksesuaian keterampilan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Menurutnya, laju pertumbuhan sarjana belum diimbangi penyerapan tenaga kerja formal yang sepadan.

"Ekspansi jumlah lulusan sarjana harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal. Kalau tidak, kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja akan semakin besar," kata Zainul Munasichin, Anggota Komisi IX DPR RI.

Guna memperkecil kesenjangan tersebut, penyelarasan kurikulum antara pihak akademisi dan sektor industri dinilai menjadi langkah yang sangat krusial.

"Perguruan tinggi harus aktif menjalin kerja sama dengan pihak industri. Link and match antara kampus dan dunia usaha harus benar-benar diwujudkan, sehingga lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan bisa lebih cepat diserap oleh pasar kerja," kata Zainul Munasichin, Anggota Komisi IX DPR RI.

Selain perbaikan di sektor pendidikan, pendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja massal juga diusulkan melalui skema proyek pemerintah.