Donald Trump Klarifikasi Klaim Selat Hormuz Jadi Wilayah AS

Donald Trump menyatakan klaimnya soal niat mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah kekuasaan Amerika Serikat hanyalah candaan saat pidato di New York, Sabtu (15/8/2026), menurut pejabat senior Gedung Putih yang dikutip dari Investor Daily.

Trump belum pernah mengadakan pertemuan resmi dengan penasihat terkait rencana tersebut. Dalam pidatonya, Trump mengatakan, "Setelah kami selesai mengalahkan Iran, yang saat ini sedang dikalahkan dengan sangat parah, sebentar lagi saya akan menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat," sambil tertawa kecil.

Namun, Trump kemudian menegaskan klaimnya bahwa pemerintah AS mengendalikan jalur pelayaran strategis tersebut, "Kami yang memegang kendali blokade. Tidak ada kapal yang bisa lewat kecuali kami mengizinkannya," ujarnya.

Pernyataan ini langsung mendapat bantahan keras dari pihak militer Iran. Komando Pusat Militer Iran menyebut narasi kontrol AS atas Selat Hormuz sebagai kebohongan dan rekayasa tanpa dasar.

Data dari perusahaan analisis Kpler, dikutip CNN internasional, menunjukkan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz menurun drastis. Hingga 12 Agustus 2026, tercatat 3.371 kapal melintasi selat selama 166 hari sejak pecahnya konflik bersenjata antara AS-Israel dan Iran, hanya sekitar 20% dari volume normal sebelum perang.

Ketegangan di Selat Hormuz meningkat sejak konflik AS, Israel, dan Iran pecah. Selat ini merupakan jalur minyak penting bagi pasar global, sehingga gangguan mengancam stabilitas energi dan ekonomi dunia.

Diplomasi sempat memberikan harapan dengan gencatan senjata yang dimediasi Pakistan pada April 2026 dan kesepakatan awal negosiasi perdamaian pada Juni 2026. Namun, negosiasi gagal karena perselisihan soal keamanan dan kebebasan navigasi, memicu bentrokan militer pada Juli 2026.

Dalam bentrokan itu, militer AS melancarkan serangan udara ke target di Iran, sementara Iran membalas dengan serangan ke fasilitas militer AS di negara Arab seperti Yordania, Bahrain, dan Kuwait.

Kondisi geopolitik yang rapuh membuat setiap pernyataan pimpinan AS, termasuk klaim yang disebut candaan, menjadi sorotan internasional tajam.