Destry Damayanti Soroti Tantangan Likuiditas dan Pertumbuhan Kredit di Bank Indonesia

Calon Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa tantangan kebijakan moneter ke depan bukan hanya memastikan likuiditas tersedia di perbankan, tetapi juga mengarahkan likuiditas tersebut agar benar-benar mengalir menjadi kredit yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pada uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI, Destry menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit pada Juli 2026 telah mencapai 13%, namun mayoritas pertumbuhan itu masih didominasi oleh bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Destry menilai kondisi ini menunjukkan keberhasilan kebijakan likuiditas Bank Indonesia (BI) yang sudah mulai mengalir ke perbankan. Namun, ia menekankan perlunya mendorong bank swasta agar turut aktif menciptakan pertumbuhan kredit baru sehingga distribusi kredit menjadi lebih merata.

Salah satu instrumen yang digunakan BI untuk mendorong pertumbuhan kredit adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), yang mengembalikan likuiditas kepada perbankan sebagai insentif pembiayaan. Hingga Agustus 2026, dana yang dikembalikan mencapai sekitar Rp 450 triliun, dengan Himbara menerima insentif terbesar.

Destry juga menyoroti rendahnya pertumbuhan kredit pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang hanya tumbuh 1,6% per Juli 2026, meskipun sudah membaik dari sebelumnya yang negatif.

Untuk itu, BI akan terus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial guna memberikan insentif kepada bank yang meningkatkan penyaluran kredit UMKM, termasuk melalui keringanan Giro Wajib Minimum (GWM) dan mekanisme pemberian sertifikat yang dapat dibeli oleh bank lain untuk memenuhi kewajiban rasio pembiayaan inklusif.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah mengubah kapasitas kredit yang tersedia menjadi penyaluran aktual. Data menunjukkan undisbursed loan atau kredit yang belum dicairkan masih mencapai Rp 2.548 triliun atau sekitar 21,8% dari plafon kredit.

Besarnya kredit yang belum disalurkan ini menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan kredit tanpa harus menambah likuiditas baru, dengan fokus pada penyaluran kredit produktif yang mendukung aktivitas ekonomi riil.

Destry menegaskan bahwa penguatan kredit merupakan bagian dari menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ia menilai siklus ekonomi Indonesia saat ini masih di bawah tingkat optimal sehingga ruang untuk mendorong pembiayaan masih terbuka.

Oleh karena itu, kebijakan makroprudensial ke depan akan lebih diarahkan agar pro-growth namun tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan optimalisasi berbagai instrumen untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas.

Destry juga menekankan pentingnya melihat pertumbuhan kredit tidak hanya dari angka agregat, tetapi juga dari struktur penyaluran kredit yang menjangkau sektor produktif, UMKM, dan berbagai kelompok bank agar distribusi kredit lebih merata.

Menurut Destry, setelah periode kebijakan agresif dalam menjaga likuiditas dan mendorong transmisi moneter, tantangan berikutnya adalah memastikan likuiditas yang ada dapat menghasilkan kredit baru dan aktivitas ekonomi yang nyata.

Pertumbuhan kredit yang didominasi oleh bank Himbara dan rendahnya pertumbuhan kredit UMKM menunjukkan bahwa transmisi kebijakan belum sepenuhnya merata. Oleh sebab itu, agenda ke depan harus memastikan likuiditas mengalir ke kredit produktif secara lebih luas antarbank dan sektor ekonomi.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa transmisi kebijakan moneter saat ini semakin kompleks. Penambahan likuiditas tidak selalu meningkatkan kredit jika perbankan memiliki keterbatasan appetite risiko, permintaan pembiayaan yang lemah, atau alternatif investasi surat berharga yang lebih menarik.

Fakhrul juga menjelaskan bahwa dampak perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) berbeda antar sektor. UMKM lebih sensitif terhadap suku bunga kredit, sedangkan sektor lain seperti investasi smelter dan data center dipengaruhi oleh faktor berbeda seperti harga komoditas, kebutuhan modal, dan teknologi.

"Satu BI-Rate sekarang berbicara kepada banyak Indonesia sekaligus. Karena itu bank sentral harus memiliki pemahaman yang lebih granular bagaimana satu suku bunga memengaruhi sektor yang berbeda," ujar Fakhrul.

Artikel ini dikutip dari Investor Daily.