Destry Damayanti Tetapkan Prioritas dan Struktur Tugas sebagai Gubernur BI

Destry Damayanti resmi ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam sidang Paripurna DPR RI dan akan dilantik serta mengucapkan sumpah jabatan pada Rabu, 2 September 2026, pukul 15.30 WIB di Mahkamah Agung. Langkah awalnya adalah mengumpulkan seluruh Anggota Dewan Gubernur (ADG) BI untuk membagi fokus pembidangan tugas. Destry menjelaskan bahwa pembagian bidang tugas ini penting agar pelaksanaan fungsi pengawasan BI dapat berjalan efektif dan akan dibagi sesuai kebutuhan yang bisa berubah-ubah.

"Kita kan harus duduk bersama dulu, semua ADG lengkap kita. Kita pembagian bidang dulu nih, karena kalau di Bank Indonesia kan masing-masing ADG punya bidang-bidang yang akan dibawahi," ujar Destry usai rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. "Itu sifatnya nggak statis.

Karena nanti kita bisa akan tukar, berapa tahun sekali mungkin kita tukar. Jadi misalnya pembidangan tuh kayak 'oh siapa yang pegang kebijakan ekonomi moneter, siapa yang makroprudensial, siapa yang pendalaman pasar keuangan', dan seterusnya," tambahnya.

Dia menegaskan, "Nah itu yang pasti kita akan lakukan pertama supaya aktivitas kerja dan tanggung jawab juga langsung jalan dan lebih clear. Itu sih, yang pertama itu." Langkah ini bertujuan agar tugas dan tanggung jawab di BI dapat berjalan dengan jelas dan efektif.

Destry juga menegaskan bahwa fokus utama BI di bawah kepemimpinannya adalah menjaga stabilitas moneter di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. "Kalau kita lihat, global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita.

Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil," ujarnya. Selain itu, Destry akan mendorong sinergi antara BI dengan pemerintah pusat dan daerah melalui koordinasi lintas sektor bersama berbagai kementerian dan lembaga. "Saya kan temanya 'Sinergi Merah Putih' ya untuk kesejahteraan rakyat.

Jadi memang kita akan mengoptimalkan sinergi yang bisa kita lakukan, tapi tentunya tanpa juga mengabaikan mandat dan kewenangan dari masing-masing lembaga yang melakukan sinergi itu," pungkasnya.