Daniel Ortega Hentikan Pemilu Nicaragua AS dan Panama Ambil Sikap

Presiden Nicaragua Daniel Ortega mengumumkan pembatalan pemilu di negaranya saat menghadiri peringatan ke-47 Revolusi Sandinista di Managua pada Minggu (19/7/2026). Pengumuman ini memicu kecaman keras dari Amerika Serikat serta aksi diplomatik dari Panama. Ortega menyatakan bahwa pemerintahannya bersama Majelis Nasional akan segera menerbitkan undang-undang baru untuk menutup ruang gerak bagi pihak oposisi. "Lupakan saja, di sini tidak akan ada pemilu lagi," tegas Daniel Ortega, Presiden Nicaragua.

Ia menambahkan bahwa langkah penutupan saluran pemilu tersebut diambil untuk menghentikan upaya oposisi dalam mengambil alih kekuasaan.

"Tidak akan ada lagi pemilu agar mereka (oposisi) tidak mencoba merebut pemerintahan, merebut kekuasaan," kata Daniel Ortega, Presiden Nicaragua. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Selasa (21/7/2026). Rubio menegaskan Washington tidak akan tinggal diam atas eskalasi represi politik di Nicaragua.

"Pemerintahan Trump dan komunitas internasional tidak akan tinggal diam sementara kediktatoran (Rosario) Murillo dan (Daniel) Ortega mengintensifkan represi internal dan menciptakan ketidakstabilan yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat," kata Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Rubio menilai pengumuman pembatalan pemilu itu menunjukkan ketakutan rezim Ortega terhadap kehendak rakyat Nicaragua.

"Pernyataan itu menunjukkan kepatiran mereka dan ketakutan mereka terhadap kehendak rakyat Nicaragua," ujar Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Panama merespons pengumuman tersebut dengan menarik Duta Besar Eddy Davis Rodríguez dari Managua untuk konsultasi diplomasi. "Menghapus hak fundamental seperti hak pilih merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip demokrasi," sebut Kementerian Luar Negeri Panama, Kementerian Luar Negeri Panama.

Panama menegaskan pentingnya pemilu yang adil dan terbuka untuk menjaga integritas demokrasi di kawasan tersebut.

"Hak pilih merupakan mekanisme utama bagi warga negara untuk menyatakan kehendak mereka secara bebas," sebut Kementerian Luar Negeri Panama, Kementerian Luar Negeri Panama. Pemerintah Panama menambahkan bahwa pemilu yang jujur merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi. "Penghormatan terhadap kehendak rakyat, yang dinyatakan melalui pemilu yang bebas, berkala, transparan, dan kompetitif, adalah kondisi esensial bagi tegaknya demokrasi," sebut Kementerian Luar Negeri Panama, Kementerian Luar Negeri Panama.

Tokoh oposisi Nicaragua di pengasingan, Félix Maradiaga, menilai langkah Ortega telah menghancurkan pilar demokrasi yang tersisa.

"Ortega telah mengubur demokrasi Nicaragua sejak lama," kata Félix Maradiaga, mantan kandidat presiden Nicaragua tahun 2021. Maradiaga menambahkan bahwa klaim legalitas yang selama ini dibangun oleh rezim Nicaragua kini telah runtuh sepenuhnya.

"Ini hanyalah ekspresi yang membuktikan secara tidak terbantahkan bagaimana topeng legalitas yang coba mereka pertahankan kini telah tanggal," ujar Félix Maradiaga, mantan kandidat presiden Nicaragua tahun 2021. Partai oposisi Renacer turut menegaskan bahwa rezim di Managua kini terang-terangan menjalankan kekuasaan berbasis otoritarianisme.

"Rezim ini berhenti berpura-pura bahwa ada kompetisi politik dan mengonfirmasi secara terbuka bahwa sejak bertahun-tahun lalu mereka tidak memerintah berdasarkan persetujuan warga negara, melainkan dengan kekerasan," sebut Renacer, Partai Oposisi Nicaragua. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Nicaragua menolak kekhawatiran yang disampaikan oleh Costa Rica terkait penutupan ruang sipil di negara tersebut. "Nicaragua bukan provinsi dari negara Anda yang terhormat dan, oleh karena itu, berhak untuk melaksanakan kedaulatan dan independensinya, sama seperti Negara lain mana pun di dunia," sebut Kementerian Luar Negeri Nicaragua, Kementerian Luar Negeri Nicaragua.

Managua meminta pemerintah Costa Rica untuk menegakkan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

"Menghormati hak orang lain adalah perdamaian," sebut Kementerian Luar Negeri Nicaragua, Kementerian Luar Negeri Nicaragua.