BPOM dan URI Kembangkan Sekolah Vokasi untuk Pengawasan Obat dan Makanan

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bersama Universitas Republik Indonesia (URI) mengembangkan Sekolah Vokasi BPOM untuk mencetak sumber daya manusia di bidang pengawasan obat dan makanan, dilansir dari Detikcom.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan kebutuhan pengembangan ini penting karena tantangan pengawasan yang semakin kompleks akibat kemajuan ilmu farmasi, teknologi, dan ancaman kejahatan di sektor obat dan makanan.

Taruna berharap Sekolah Vokasi BPOM dapat menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi ilmiah, regulasi, praktis, serta nilai pelayanan publik sejak awal pembelajaran. SDM ini juga dianggap vital untuk memperkuat ketahanan nasional, yang tidak hanya bergantung pada aspek militer, tetapi juga kesehatan, keamanan pangan, ketersediaan obat, dan penguasaan teknologi.

"Tidak hanya ditentukan oleh aspek pertahanan militer, tetapi juga kemampuan negara dalam menjamin kesehatan, keamanan pangan, ketersediaan obat, penguasaan teknologi, dan kualitas SDM," ujar Taruna Ikrar, Kepala BPOM.

Sekolah Vokasi ini akan menjadi bagian dari infrastruktur ketahanan kesehatan nasional dengan sistem pendidikan fokus pada praktik agar lulusan siap menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan.

Selain itu, BPOM dan URI merencanakan kerja sama dalam pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI), termasuk pengembangan pelatihan SDM berbasis AI, riset tata kelola pengawasan, dan pendirian pusat studi terkait etika, regulasi, serta dampak teknologi AI.

Taruna menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi harus diimbangi peningkatan kualitas manusia sebagai investasi jangka panjang ketahanan nasional.

"Semakin cerdas teknologi yang kita gunakan, semakin tinggi kualitas manusia dan kepemimpinan yang harus kita bangun," tutur Taruna Ikrar.

BPOM juga mendukung integrasi AI dalam kurikulum kepemimpinan nasional lintas disiplin, terutama penguatan literasi dan etika teknologi. AI juga akan digunakan dalam pengembangan simulated decision lab untuk melatih calon pemimpin dalam pengambilan kebijakan berdasarkan berbagai skenario dan risiko nyata.

"Kolaborasi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah atau Academia-Business-Government (ABG) menjadi salah satu pendekatan yang didorong untuk membangun ekosistem human-centered AI leadership. Melalui kolaborasi tersebut, pengembangan teknologi diharapkan tetap menempatkan manusia dan kualitas kepemimpinan sebagai aspek utama," jelas Taruna Ikrar.