BPK Tegaskan Peran Strategis Imigrasi Dalam Jaga Kedaulatan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan peran Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya sebagai penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tetapi juga sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan Indonesia melalui pengawasan lalu lintas orang asing.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, Senin (3/8/2026) lalu, dilansir dari Investor Daily.

Nyoman menyatakan bahwa fungsi keimigrasian sangat strategis dalam menyaring warga negara asing yang masuk ke Indonesia agar aspek keamanan dan kepentingan nasional tetap terjaga.

"Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menunjukkan bagaimana peran keimigrasian menyaring wisatawan yang masuk ke negara kita. Ini tidak hanya tentang PNBP, tetapi juga tentang kedaulatan negara kita, jauh lebih penting dari sekadar penerimaan," ujar Nyoman dalam keterangan pers, Jumat (7/8/2026).

Dia menambahkan bahwa kebijakan visa perlu tetap mendukung pariwisata, investasi, dan mobilitas internasional, namun harus mengutamakan asas timbal balik, manfaat ekonomi, keamanan, serta kepentingan nasional.

BPK juga menyoroti kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang diberikan kepada 169 negara, yang berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga Rp3,02 triliun per tahun.

Namun, penghentian sementara kebijakan BVK malah berdampak positif terhadap penerimaan negara. Pada 2023, PNBP sektor keimigrasian mencapai Rp7,61 triliun atau 327,03% dari target, sementara jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tetap meningkat hingga lebih dari 10,6 juta orang.