BPK Beri Opini WTP atas Laporan Keuangan BSSN 2025 dengan Catatan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Tahun 2025, dilansir dari Detik Finance. Namun, BPK juga menemukan sejumlah catatan penting, termasuk adanya kelebihan pembayaran pada beberapa paket belanja barang dan belanja modal di BSSN. Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan tersebut kepada Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat.

Dalam pemeriksaan, BPK menemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis yang menyebabkan kelebihan pembayaran pada beberapa paket belanja barang dan belanja modal.

BPK merekomendasikan agar BSSN menyelesaikan kelebihan pembayaran tersebut dengan menyetorkannya kembali ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPK menyoroti perlunya penguatan penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset tetap serta pengelolaan aset tidak berwujud di BSSN.

BPK mengimbau BSSN melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh dan mengoptimalkan pemanfaatan perangkat lunak yang dimiliki. Meski demikian, opini WTP yang diberikan berarti laporan keuangan BSSN telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BPK mencatat BSSN telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya dengan tuntas. "BSSN juga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK secara tuntas, menjadikan BSSN sebagai contoh lembaga pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab. Selain itu, BSSN turut berkontribusi dalam peningkatan Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia tahun 2025," ujar Nyoman. Nyoman menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir pemeriksaan, melainkan hasilnya harus digunakan untuk memperbaiki sistem pengendalian dan pengelolaan keuangan negara.

"Capaian positif ini hendaknya menjadi fondasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan negara demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara," kata Nyoman.

BPK juga mendorong BSSN memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan analisis data dalam pengambilan kebijakan. Nyoman berharap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara konsisten demi memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara. "Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang semakin baik. Karena itu, kami berharap seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konsisten sehingga mampu memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan efektivitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Nyoman.