BPK Beri Opini WTP Laporan Keuangan 2025 Pada 11 Instansi

Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Tahun 2025 kepada 11 kementerian dan lembaga pada Jumat, 7 Agustus 2026, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Penyampaian LHP tersebut ditujukan kepada Komisi Yudisial, Kemenko Polkam, Bakamla, BNPB, BNPT, Bawaslu, BMKG, Komnas HAM, KPU, Basarnas, serta BNN. Hasil ini menunjukkan bahwa laporan keuangan seluruh entitas tersebut telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan instrumen strategis pengelolaan anggaran dan bukan sekadar target administratif.

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan," ujar Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota I BPK RI.

Meskipun meraih predikat WTP, BPK tetap memberikan sejumlah rekomendasi guna perbaikan sistem pengendalian intern, penataan Barang Milik Negara, dan peningkatan kepatuhan pelaksanaan kontrak. "BPK juga mendorong seluruh entitas segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar kualitas pengelolaan keuangan negara terus meningkat," kata Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota I BPK RI.