BGN Evaluasi Total Program MBG dan Revisi Skema Insentif SPPG

Skema insentif senilai Rp 6 juta per hari bagi Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bakal direvisi oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan penyaluran dana dengan jangkauan pelayanan tiap Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seperti dilansir dari Detik Finance, BGN menilai besaran nominal yang sama untuk setiap dapur tidak menerapkan prinsip keadilan. Penyesuaian ini dipicu oleh besarnya perbedaan kapasitas operasional antarfasilitas.

"Kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama. Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan Rp 6 juta?

Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan," ujar Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026) malam.

Skema baru tersebut berimplikasi langsung terhadap masa pengembalian modal atau return on investment dari masing-masing unit SPPG. Durasi balik modal diperkirakan bergeser menjadi lebih cepat atau justru melambat dari estimasi awal.

Kalkulasi awal menunjukkan insentif Rp 6 juta per hari memungkinkan SPPG balik modal dalam tempo dua tahun. Hitungan tersebut berbasis asumsi biaya investasi Rp 3,5 miliar dan hari operasional penyaluran makanan sebanyak 313 hari dalam setahun.

"Rp 6 juta per hari, harinya saja diubah dengan dua kali SK, yang terakhir tuh 313. Artinya, hitungannya, Rp 6 juta per hari dikali 313 (hari) itu Rp 1,87 miliar. Akhirnya kalau dia investasi Rp 3,5 miliar mendirikan satu SPPG, dua tahun kan selesai tuh investasinya itu sudah balik," lanjut Agustina.

Selain merevisi insentif, pemetaan ulang posisi keberadaan SPPG turut dilakukan secara menyeluruh. Langkah evaluasi menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan riil para penerima manfaat di lapangan.

Selama ini, penetapan lokasi SPPG hanya mempertimbangkan kalkulasi potensi jumlah penerima di suatu wilayah. Orientasi tersebut dinilai belum menguji tingkat urgensi kebutuhan masyarakat penerima secara akurat.

Langkah pembenahan tata kelola dan efisiensi di tubuh BGN ini berdampak langsung pada pemangkasan pagu anggaran. Alokasi awal BGN tahun ini sebesar Rp 335 triliun sempat dipangkas menjadi Rp 268 triliun, dengan porsi 93 persen dialokasikan untuk program MBG. Anggaran BGN dipastikan bakal merosot jauh di bawah nilai Rp 268 triliun.

"Kan otomatis, otomatis tuh nanti eh efisiensinya pasti akan otomatis mengikuti lah gitu ya. Jadi, kalau angka sih sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi sudah yang jelas sudah tidak Rp 268 triliun deh, sudah jauh berkurang, tapi angkanya karena saya masih berjalan prosesnya, saya belum bisa sebutkan ya," beber Agustina.

Penghitungan hasil efisiensi internal masih ditargetkan rampung dalam kurun waktu satu bulan. Tenggat waktu tersebut ditetapkan langsung oleh presiden untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam program MBG.

"Nanti, nanti teman-teman nulisnya..... padahal kami masih berproses dan jangan lupa di Ratas kemarin yang khusus membahas MBG yang pangan itu tiga tuh pak presiden memberi waktu satu bulan. Jadi, itu yang kami kejar sekarang supaya nanti harapan kami seefisien mungkin," sebut Agustina.

Penurunan alokasi dana program prioritas ini juga dikonfirmasi oleh pihak Istana. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Prasetyo menyampaikan potensi pengurangan anggaran muncul pasca perbaikan manajemen dan validasi data penerima.

"Jadi, begini kalau pertanyaannya berkenaan dengan anggaran MBG, Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan setelah proses perbaikan di manajemen atau di pimpinan Badan Gizi Nasional dan setelah ada proses validasi data ada kemungkinan akan terjadi penurunan kebutuhan anggaran MBG," ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/7).