Badan Gizi Nasional Bayar Uang Muka Motor Listrik Rp 243 Miliar

Badan Gizi Nasional membeberkan pembayaran uang muka pengadaan motor listrik senilai Rp 243 miliar yang bersumber dari anggaran tahun 2025 dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026).

Realisasi belanja tersebut menjadi salah satu poin yang dipertanggungjawabkan kepada legislatif, sebagaimana dilansir dari Investor Daily. Pelunasan transaksi baru dituntaskan pada tahun buku 2026.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa pengadaan kendaraan operasional roda dua ini tengah menjadi perhatian dalam pembahasan laporan keuangan instansi.

“Catatan berikutnya adalah soal pengadaan motor listrik, ini juga menjadi hal yang kami pertanggungjawabkan kepada DPR,” kata Agustina, Wakil Kepala BGN.

Pencatatan uang muka senilai ratusan miliar rupiah tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan tahun anggaran 2025 karena diselesaikan pada periode tersebut. Di sisi lain, pelunasan sisa pembayaran yang bergulir pada 2026 diklasifikasikan sebagai peristiwa setelah tanggal neraca atau subsequent event.

“Ini nilainya Rp 243 miliar, ini hanya uang mukanya saja yang kami catat di 2025,” ujar Agustina, Wakil Kepala BGN.

Walaupun kewajiban pembayaran dalam pengadaan motor listrik ini telah diselesaikan sepenuhnya pada 2026, instansi terkait belum mendaftarkannya sebagai aset tetap peralatan dan mesin yang bersifat definitif. Penangguhan status inventaris tersebut disebabkan oleh adanya proses hukum yang sedang berjalan di lembaga penegak hukum.

“Untuk tahun 2026 ini sudah dilunasi tetapi belum dicatat sebagai aset peralatan dan mesin definitif. Karena apa? Karena masih dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan,” pungkas Agustina, Wakil Kepala BGN.

Langkah pemaparan ini diposisikan sebagai pemenuhan kewajiban akuntabilitas pengelolaan dana publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penjelasan tersebut sekaligus memperjelas status hukum dan kepastian posisi pencatatan transaksi yang belum dimasukkan ke dalam pos aset tetap.