Pemerintah Diskusikan Banpres Rp 1,2 Triliun Bagi UMKM Terdampak Bencana

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp 1,2 triliun secara bertahap pada 2026 dan 2027 untuk rehabilitasi usaha mikro terdampak bencana di Sumatera, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Jumat (28/8/2026).

Program bantuan berupa hibah tunai Rp 3 juta per unit usaha ini dialokasikan senilai Rp 600 miliar pada 2026 dan Rp 600 miliar pada tahun berikutnya, dengan target menjangkau lebih dari 400 ribu pengusaha terdampak bencana yang belum atau tidak sedang mengakses kredit perbankan.

"Ini merupakan amanah langsung dari Bapak Presiden berdasarkan kondisi dan realitas di lapangan yang kami sampaikan kepada beliau. Niat kita murni untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, dan kita pastikan seluruh janji pemerintah kepada masyarakat di wilayah bencana terealisasi," ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Proses pendataan dan verifikasi dilakukan secara berlapis dengan memproses data calon penerima yang diusulkan serta disetujui oleh pemerintah daerah melalui bupati atau wali kota. Data tersebut kemudian diverifikasi lintas lembaga melalui sistem SAPA UMKM yang terintegrasi dengan Dukcapil, SIKP, OJK, OSS, dan BKN.

Pemerintah memprioritaskan bantuan ini bagi pengusaha mikro yang belum mengakses pembiayaan perbankan maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan pengusaha yang pernah menerima KUR dan telah melunasi kewajibannya tetap berpeluang menjadi penerima manfaat selama memenuhi kriteria. Selain itu, kebijakan afirmasi sejak awal April 2026 berupa keringanan suku bunga 0% pada 2026 dan 3% pada 2027 serta restrukturisasi juga telah diterapkan bagi penerima KUR terdampak bencana.

"Prinsip dasarnya, kami tidak akan menerima data di luar usulan kepala daerah. Bagi UMKM yang sedang mengakses KUR, secara sistem akan terpisah karena mereka sudah ditangani melalui program restrukturisasi bunga nol persen dan lainnya. Bantuan Presiden ini kita peruntukkan bagi usaha mikro yang betul-betul belum terjangkau perbankan," kata Maman.

Kementerian UMKM menekankan pentingnya sinergi intensif antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan data agar bantuan tepat sasaran dalam memulihkan kegiatan ekonomi masyarakat terdampak bencana.