Bahlil Lahadalia Terima Penilaian Rapor Memuaskan dari Presiden Prabowo

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menerima penilaian rapor memuaskan dari Presiden Prabowo Subianto terkait kinerjanya sebagai menteri. Pernyataan ini disampaikan usai acara peluncuran dan bedah buku di Djakarta Theatre pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Bahlil menegaskan bahwa penilaian kinerja para menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Ia memilih tidak mengomentari skor yang diberikan dan menerima setiap penilaian yang datang dari kepala negara.

"Ya, terkait dengan skor, itu kan yang mempunyai kewenangan progresif untuk menilai semua anggota kabinetnya adalah Bapak Presiden. Jadi saya nggak boleh mengomentari apapun dari apa yang diberikan," ujar Bahlil.

Bahlil mengaku sudah terbiasa menghadapi keraguan maupun penilaian meremehkan sepanjang kariernya. Ia memilih menjawab kritik tersebut dengan kerja keras dan pencapaian nyata untuk kebaikan rakyat dan negara.

"Saya memang dari dulu hidupnya sudah seperti itu. Ya, di-underestimate orang, saya harus terima. Tapi kita harus menjawab itu dengan prestasi, kita harus menjawab itu dengan kerja keras, kita harus menjawab itu dengan kerja tanpa menyerah untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara," jelas Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk terus mengabdi dan memanfaatkan pengalaman yang telah diperoleh selama menjabat sebagai menteri. Ia menilai kinerja Bahlil layak mendapat rapor memuaskan.

"Pak Bahlil teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya. Ambil manfaat dari apa yang sudah kau pelajari. Saya terus menilai pekerjaan beliau, dan saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih rapor memuaskan," kata Prabowo.

Prabowo juga menyebut bahwa dirinya termasuk sosok yang sulit memberikan nilai tinggi. Ia berkelakar bahwa nilai sempurna hanya milik Tuhan, sementara nilai tinggi lainnya dimiliki oleh lembaga negara seperti MPR, Presiden, dan DPR.

"Orang-orang yang bekerja sama saya lama tahu bahwa saya ini termasuk susah kasih nilai. Karena 100 milik yang maha kuasa 99 dimiliki oleh MPR RI. 98 dimiliki oleh Presiden Indonesia, 97 dimiliki oleh DPR. Jadi kalau dapat nilai 91, 92 sudah tinggi itu," tutur Bahlil.