Asosiasi Desa Dukung Koperasi Merah Putih dengan Catatan Evaluasi

Sebanyak sepuluh asosiasi desa menyatakan komitmen mereka untuk mendukung penuh pelaksanaan Program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih guna mendongkrak perekonomian di wilayah pedesaan seluruh Indonesia.

Dukungan tersebut disampaikan oleh para pengurus asosiasi dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Selatan pada Rabu, 15 Juli 2026, seperti yang dilansir dari Detik Finance.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI), Wahyudin Mapparenta, menjelaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan koperasi desa atau kopdes tersebut.

Kendati demikian, Wahyudin menyoroti adanya beberapa persoalan penting, termasuk nasib 103 koperasi percontohan nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak Juli lalu namun kini tidak jelas perkembangannya.

"Kami masih ingat betul di bulan Juli, itu kemudian Bapak Presiden melakukan launching untuk 103 Kopdes Merah Putih yang menjadi proyek percontohan nasional. Namun, sampai hari ini kemudian, 103 Kopdes ini itu hilang entah ke mana," ucap Wahyudin Mapparenta, Sekretaris Jenderal DPP APDESI.

Wahyudin mendesak agar kementerian dan instansi terkait segera menerbitkan regulasi yang konsisten agar program ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat desa.

"Aktivitas-aktivitas ekonomi, perputaran usaha dalam kopdes ini itu kemudian tidak jelas. Ini yang selalu kami kritisi, bahwa kemudian program-program mulia dari bapak Presiden, bapak Prabowo Subianto, itu tentu harus diterjemahkan oleh instansi-instansi terkait dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang mengikat, tidak berubah-ubah dan muaranya semua baik untuk kepentingan masyarakat," sambung Wahyudin Mapparenta, Sekretaris Jenderal DPP APDESI.

Selain masalah operasional, APDESI juga menyoroti adanya pemotongan dana desa di sejumlah wilayah yang sarana fisik koperasi desanya ternyata belum selesai dibangun.

"Kami selalu mempertanyakan terkait dengan rasa keadilan bagi desa-desa yang belum dibangun KDMP-nya tetapi kemudian dana desanya telah terpotong. Ini yang selalu kami minta agar dilakukan penundaan pemotongan dana desa bagi desa-desa yang yang KDMP belum terbangun di desa tersebut," jelas Wahyudin Mapparenta, Sekretaris Jenderal DPP APDESI.

Dia menambahkan, langkah antisipasi harus dilakukan oleh pemerintah agar pemotongan dana desa yang besar tidak menjadi sia-sia akibat tidak maksimalnya kegiatan koperasi di lapangan.

"Jangan sampai kemudian KDMP ini secara sarana-prasarana telah terbangun dan kemudian membuat desa-desa, dana desanya terpotong sedemikian besar. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya itu kemudian tidak maksimal," ujar Wahyudin Mapparenta, Sekretaris Jenderal DPP APDESI.

Pihaknya menegaskan posisi APDESI sebagai pengawas yang akan terus memantau kinerja Kementerian Koperasi serta instansi terkait dalam mengawal jalannya program ini.

"Makanya APDESI berposisi sebagai pihak yang sangat mendukung program ini sangat-sangat mendukung tetapi tentu kami mengawasi bagaimana kementerian kooperasi ataupun istansi-istansi terkait itu kemudian tetap mengawal bagaimana kokdes ini bisa bergerak dan berjalan maju," tegas Wahyudin Mapparenta, Sekretaris Jenderal DPP APDESI.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP PAPDESI), Wargiyati, memaparkan fungsi strategis koperasi tersebut sebagai penyalur resmi komoditas bersubsidi.

"Jadi tujuannya memudahkan, nggak bakalan ada kelangkaan gas, kelangkaan pupuk karena disalurkan lewat Kopdes Merah Putih, dan tentu saja menyerap tenaga kerja juga karena kemarin kita sudah diskusi bahwa tenaga kerja yang ada di Kopdes melibatkan warga desa," kata Wargiyati, Ketua Umum DPP PAPDESI.

Wargiyati meyakinkan para pedagang lokal bahwa kehadiran koperasi ini tidak akan mematikan usaha ritel mereka, melainkan berperan sebagai distributor penyedia barang dengan harga yang lebih miring.

"Keberadaan warung-warung di desa jangan khawatir karena Kopdes Merah Putih nanti tidak akan menjual produknya dengan harga di bawah harga warung. Justru Kopdes Merah Putih nanti akan jadi distributor warung-warung yang ada di desa dengan harga lebih murah dari harga pasar," ucap Wargiyati, Ketua Umum DPP PAPDESI.

Ia menjamin bahwa skema tersebut justru akan mendatangkan margin keuntungan yang lebih baik bagi warung-warung tradisional di pedesaan.

"Jadi warung-warung yang ada di desa Itu tetap akan hidup bahkan lebih beruntung dengan keberadaan Kopdes dan Kelurahan Merah Putih," tegas Wargiyati, Ketua Umum DPP PAPDESI.

Lebih lanjut, Wargiyati menyatakan bahwa koperasi desa akan memegang peran kunci dalam rantai pasok bahan pangan lokal untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Kopdes itu sebagai penyalur produk desa untuk MBG, dan MBG yang nggak mau terima produk desa kita laporkan. (Sudah MoU dengan) Menteri Desa, Menteri Koperasi, BGN," ujar Wargiyati, Ketua Umum DPP PAPDESI.

Sepuluh asosiasi desa yang menyatakan komitmen bersama ini meliputi DPP APDESI Merah Putih, DPP APDESI, DPP AKSI, DPP PAPDESI, KOMPAKDESI, PP PPDI, DPN PPDI, DPP ABPEDNAS, DPP PABPDSI, dan DPP Gema Desa Nuswantoro.