Prabowo Targetkan 5.000 Jembatan Desa Selesai Akhir Tahun 2026

Pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa selesai pada akhir tahun 2026 untuk memastikan konektivitas antardesa dan keselamatan siswa sekolah. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR Tahun 2026 pada Jumat (14/8/2025), dilansir dari Detikcom.

Akses infrastruktur penyeberangan yang memadai dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi anak-anak sekolah di berbagai daerah. Prabowo menegaskan pentingnya ketersediaan jembatan agar para siswa tidak lagi membahayakan keselamatan mereka saat menyeberangi sungai.

"Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertaruh nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah, karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Tidak boleh terjadi," ucap Prabowo.

Hingga tahun 2026, jumlah jembatan desa yang telah rampung dibangun tercatat melebihi 3.000 unit. Capaian fisik ini melibatkan sinergi dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

"Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 872 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian RI. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa," lanjut Prabowo.

Pemerintah pusat siap mengambil alih perbaikan jalan dan jembatan jika pemerintah daerah tidak mampu menangani kendala konektivitas wilayahnya. Kepala daerah diimbau untuk aktif menyisir titik-titik rawan di wilayah masing-masing.

"Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya: di mana lagi dibutuhkan jembatan desa. Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa, tidak bisa bisa mengatasi.

Pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak bisa membiarkan rakyat kita terlantar," imbuhnya.

Selain infrastruktur, sektor pembangunan manusia turut menjadi fokus utama pemerintah dengan memprioritaskan pemenuhan gizi anak sejak dini. Asupan gizi yang cukup dinilai menjadi syarat mutlak dalam mendukung proses belajar siswa di sekolah.

"Kita memulai dari hal paling dasar yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar," ucapnya.

Masalah pemenuhan gizi anak di Indonesia masih menjadi tantangan nyata yang perlu segera ditangani. Ketiadaan sarapan pagi masih kerap dialami oleh sebagian anak-anak sebelum memulai aktivitas belajar.

"Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat, merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi," tambahnya.

Guna mengatasi persoalan gizi buruk dan angka tengkes atau stunting yang mencapai 25 persen di sejumlah kawasan, pemerintah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka stunting tersebut berdampak langsung pada kualitas daya saing sumber daya manusia di masa depan.

"1 dari 4 anak di Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik. Untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi buruh petani saja mungkin juga dia tidak akan sanggup," tuturnya.

Penanganan stunting melalui program penambahan gizi terus dioptimalkan secara meluas. Pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan ini dengan tata kelola yang efisien.

"Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi," imbuhnya.