AS Pertimbangkan Tarif Impor Baru Semikonduktor Asal China

Persaingan penguasaan teknologi kecerdasan buatan (AI) global kian memanas setelah Amerika Serikat (AS) dilaporkan mengkaji pengenaan tarif impor baru untuk semikonduktor asal China, seperti dilansir dari Detik Finance.

Rencana pengenaan bea masuk tersebut tidak hanya menyasar komponen chip, melainkan juga menyasar berbagai produk teknologi seperti laptop, server pusat data, hingga perangkat keras permainan. Delapan sumber internal mengungkapkan informasi tersebut kepada Politico.

Kebijakan ini masih berada pada tahap awal perancangan. Hal tersebut membuat aturan berpotensi mengalami penyesuaian dalam beberapa bulan mendatang sebelum akhirnya diterapkan secara bertahap.

Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut. Kendati demikian, pihak istana menegaskan bahwa skema ini selaras dengan prioritas utama Presiden AS Donald Trump untuk mengembalikan manufaktur semikonduktor ke dalam negeri.

"Kebijakan-kebijakannya telah mengamankan investasi senilai ratusan miliar dolar di sektor penting ini," ujar salah satu perwakilan Gedung Putih dikutip dari CNBC, Jumat (28/8/2026).

Langkah pembatasan atas semikonduktor buatan China sejatinya bukan hal baru bagi pemerintah AS. Pembatasan serupa sebelumnya pernah diberlakukan pada era pemerintahan Presiden Joe Biden.

Wacana mengenai aturan ini sebenarnya sudah mulai terdengar sejak tahun lalu. Donald Trump sempat mengutarakan niat mengenakan tarif hingga 100% untuk semikonduktor dan chip, meski memberikan opsi pembebasan bagi perusahaan yang membangun pabriknya di AS.

Pada Januari lalu, Trump resmi menerapkan bea masuk 25% untuk chip AI tertentu. Meski pembatasan ekspor berlaku ketat, perusahaan-perusahaan China dilaporkan masih dapat mengakses chip Nvidia melalui penyedia layanan awan luar negeri.

Akses ke komputasi tingkat lanjut tersebut dinilai para pengamat industri sebagai faktor kunci di balik pesatnya kemajuan model AI China. Saat ini, pemerintah AS dikabarkan sedang menyiapkan perundang-undangan baru untuk menutup celah tersebut.