Apindo Soroti Lonjakan Impor Ilegal yang Tekan Pasar Domestik

Banjir produk impor di pasar domestik dinilai merugikan pelaku usaha lokal dan mengancam keberlangsungan industri dalam negeri. Keluhan mengenai maraknya produk impor ilegal ini disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali memberikan masukan kepada pemerintah agar ada penanganan serius terhadap masuknya barang impor ilegal tersebut.

"Ya, memang kami juga sudah berikan masukan, yang kami hindarkan adalah yang namanya ilegal-ilegal impor yang kemudian akan berdampak juga dengan isu dalam negeri kita. Jadi itu yang sudah kami, sudah beberapa kali kami sampaikan juga sih mengenai hal itu. Jadi memang kami terus berkomunikasi dengan pemerintah," ujar Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Umum Apindo.

Meskipun nilai kerugian pasti belum dihitung secara rinci oleh Apindo, Shinta menegaskan bahwa dampaknya sangat besar bagi perekonomian nasional.

"Besar nilainya lah, tapi nilai kita nggak pernah perhitungkan dari segi nilainya, belum sampai kita hitung," kata Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Umum Apindo.

Masalah penyerapan produk lokal di pasar domestik sebelumnya juga disoroti oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut pihak kementerian, akses pembiayaan dan pelatihan yang diberikan belum optimal dalam meningkatkan penjualan karena pasar masih dipenuhi produk impor.

"UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya, tetapi yang jadi masalah pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan kenapa barangnya nggak laku? Ya macam-macam, tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek," ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.

Kondisi pasar yang tidak terkendali dari produk impor dinilai berpotensi mematikan usaha UMKM meskipun sudah mendapatkan suntikan dana bantuan.

"Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor yang mau nggak mau di-top-up pembiayaan seperti apapun, didorong akses pendanaan seperti apapun. Tapi pada saat pasarnya nggak bisa kita sterilisasi, mereka akan mati dengan sendirinya," ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.

Kementerian UMKM menambahkan bahwa persoalan ini tidak anti terhadap barang impor secara keseluruhan, melainkan meminta pertimbangan agar barang impor yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri ditahan demi menjaga keberlanjutan UMKM.

"Kalau misalnya UMKM-nya dia nggak bisa jual barangnya, akhirnya ujug-ujug kredit macet juga. Ujug-ujug NPL naik. Akhirnya problem sosial. Artinya dalam kesempatan kali ini saya juga ingin coba mulai kita melihat dari beberapa perspektif yaitu tidak hanya sekedar dilihat dari aspek pembiayaan dan itu saling keterkaitan dengan seluruh aspek," ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.