Apindo Minta Keberlanjutan Kebijakan Moneter dalam Transisi BI

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan krusialnya keberlanjutan kebijakan moneter pada proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar. Penegasan ini disampaikan menyusul penyerahan Surat Presiden terkait calon tunggal Gubernur BI pada Senin (10/8/2026), dilansir dari Investor Daily.

Pemerintah mengajukan Destry Damayanti yang kini bertindak sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI sebagai calon tunggal Gubernur BI, mendampingi nama calon Deputi Gubernur Senior serta Deputi Gubernur BI. Apindo menyatakan pihak dunia usaha menghormati keputusan penetapan calon tersebut.

Sektor usaha menilai kepastian arah suku bunga acuan, kestabilan inflasi, dan pengendalian kurs merupakan faktor penting dalam memicu investasi serta ekspansi bisnis secara terukur.

“Oleh karena itu, kami melihat isu yang juga penting untuk dicermati dalam periode transisi ini adalah bagaimana kepemimpinan BI ke depan dapat mempertahankan kerangka kebijakan yang clear, kredibel, dapat diprediksi, dan forward-looking,” ujar Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Umum Apindo.

Langkah transisi yang cermat diyakini mampu mempertahankan iklim investasi tetap kondusif tanpa menghadirkan gejolak pasardipicu ketidakpastian.

“Pasar dan dunia usaha membutuhkan kepastian mengenai arah suku bunga, stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, serta komunikasi kebijakan yang konsisten agar perusahaan dapat mengambil keputusan investasi, pembiayaan, dan ekspansi dengan tingkat keyakinan yang memadai,” jelas Shinta.

Apindo juga menguraikan bahwa independensi bank sentral menjadi fondasi dasar pengambilan keputusan berbasis objektifitas asesmen risiko perekonomian nasional.

“Kredibilitas tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi ekspektasi pasar, stabilitas rupiah, biaya pendanaan, dan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” terang Shinta.

Tantangan utama otoritas moneter mendatang meliputi penyelarasan stabilitas makroekonomi dengan dukungan konkret terhadap pertumbuhan sektor riil.

“Yang dibutuhkan adalah bauran kebijakan yang prudent serta koordinasi yang kuat antara kebijakan moneter, fiskal, dan kebijakan sektor riil, dengan tetap menghormati mandat dan independensi masing-masing institusi,” tutur Shinta.