APHI dan Gapki Dorong Protokol Bersama Pemadaman Karhutla

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mendorong pembentukan protokol bersama untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Seperti dilansir dari Investor Daily pada Senin, 24 Agustus 2026, usulan ini ditujukan untuk menjamin kelancaran akses tim pemadam menuju titik api tanpa hambatan.

Penguatan kolaborasi multipihak dinilai sangat krusial mengingat respons pada jam-jam awal sangat menentukan keberhasilan pemadaman, khususnya di area gambut dan wilayah yang mengalami kekeringan ekstrem.

Ketua Umum APHI Soewarso menjelaskan bahwa perusahaan pemilik Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan telah bersiap dengan personel, sarana, dan peralatan lengkap untuk mengendalikan karhutla. Tim perusahaan juga siap diterjunkan memadamkan api di luar konsesi demi mencegah kebakaran meluas.

"Api tidak mengenal batas administrasi maupun batas konsesi. Ketika ditemukan kebakaran di sekitar wilayah operational, tindakan cepat harus dilakukan agar api tidak berkembang jadi kebakaran besar dan menimbulkan dampak lebih luas," kata Soewarso.

Ia menambahkan bahwa upaya penanganan di lapangan berfokus pada penyelamatan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Seluruh elemen seperti Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, dan warga diharapkan terus bersinergi.

"Personel dan peralatan pemadaman hanya akan efektif apabila dapat segera mencapai titik api. Karena itu, kolaborasi dan keterbukaan akses menjadi kunci. Jangan sampai waktu kritis untuk mengendalikan kebakaran hilang akibat kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi," kata Ketua Umum Gapki Eddy Martono.

Sebagai langkah konkret di daerah rawan, Gapki meminta agar setiap desa menyediakan jalur komunikasi darurat, peta akses lokasi, titik air, dan nomor kontak krisis. Selain itu, APHI dan Gapki meminta pemerintah daerah memfasilitasi penyusunan protokol kolaboratif sebelum puncak musim kemarau tiba.

"Kolaborasi tersebut menjadi kunci agar api dapat dikendalikan pada tahap awal sebelum berkembang menjadi bencana yang merugikan masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan," bunyi pernyataan bersama APHI dan Gapki.

Langkah pencegahan dini ini juga didukung dengan pemantauan intensif atas iklim regional melalui informasi resmi BMKG guna mengantisipasi risiko fenomena El Niño.