Anwar Ibrahim Tegaskan Taiwan Bagian dari China Pasca-Kritik Taipei

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan kembali posisinya bahwa Taiwan merupakan bagian dari China. Pernyataan tersebut disampaikan di Kuala Lumpur pada Kamis (20/8/2026) untuk merespons kritik tajam dari otoritas Taiwan setelah wawancaranya bersama Al Jazeera.

Sikap tersebut dinilai konsisten dengan kebijakan Satu China yang telah diterapkan Malaysia sejak masa pemerintahan Perdana Menteri Tun Abdul Razak Hussein. Anwar membandingkan integritas wilayah China dengan sejarah Perang Kemerdekaan Amerika Serikat yang menolak pemisahan wilayahnya.

Pemerintah Taiwan sebelumnya menyampaikan penolakan keras terhadap wawancara Anwar dan mengklaim dukungan Malaysia terhadap China dapat memengaruhi kepercayaan investasi pengusaha Taiwan. Namun, para ahli menilai ancaman kerugian ekonomi tersebut hanya gertakan belaka karena Taiwan tidak menguasai sektor vital ekonomi Malaysia.

Kementerian Luar Negeri China memberikan apresiasi atas konsistensi sikap Kuala Lumpur dalam mendukung prinsip Satu China di panggung internasional.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan kembali posisi Beijing terkait kedaulatan wilayah tersebut dalam sebuah pernyataan resmi.

"Dunia hanya mengenal satu China, dan Taiwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China. China harus dan pasti akan mencapai reunifikasi," kata Lin Jian, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China.

Pernyataan tersebut merespons wawancara Anwar dengan media Al Jazeera yang menegaskan posisi dasar Malaysia terkait status Taiwan.

"Saya melihat Taiwan sebagai bagian dari China, titik. Kita mungkin tidak setuju, ada beberapa hal yang berlebihan. Ya, sampaikan pandangan Anda, tetapi harus dalam konteks.

Ini adalah satu China. Ini diterima oleh semua pihak," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Ketika ditanya mengenai hak Beijing untuk menggunakan kekuatan militer demi reunifikasi, Anwar menganalogikannya dengan tanggung jawab menjaga keutuhan wilayah Malaysia jika ada provinsi yang ingin memisahkan diri.

"Ya," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Anwar menambahkan bahwa langkah tegas tersebut diperlukan agar suatu negara tidak terpecah belah. Sikap ini kemudian memicu respons resmi dari pihak otoritas luar negeri Taiwan.

Dalam kesempatan terpisah setelah menghadiri TikTok Shop Summit Malaysia 2026, Anwar menyampaikan penjelasan tambahan mengenai komitmen negaranya terhadap perdamaian regional.

"Kebijakan Satu China telah dipraktikkan sejak Tun Abdul Razak. Menurut pandangan saya, kebijakan itu tetap ada dan kami akan terus mempertahankannya. Tentu saja, kami ingin mencari jalan damai semaksimal mungkin," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Ia juga menjelaskan argumennya mengenai sejarah penyatuan wilayah yang dinilainya sejajar dengan posisi prinsipil negara-negara lain.

"Saya percaya posisi itu benar. Seperti yang saya tunjukkan, Amerika Serikat sendiri melewati Perang Kemerdekaan Amerika dan tidak mengizinkan wilayahnya memisahkan diri. Oleh karena itu, saya hanya mengambil posisi yang konsisten," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Anwar menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa upaya diplomasi damai tetap menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan persoalan geopolitik tersebut.

"Tentu saja, kami menghormati posisi China, tetapi jalan damai adalah yang terbaik. Itulah yang sedang diupayakan sekarang," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.