Wakil Gubernur Aceh Tegaskan Keadilan Fondasi Perdamaian Berkelanjutan

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah alias Dek Fadh, menegaskan bahwa keadilan menjadi fondasi utama untuk menjaga perdamaian yang berkelanjutan di Aceh dalam peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu.

Dia menyatakan bahwa penyelesaian berbagai permasalahan yang masih tersisa harus dilakukan melalui dialog, musyawarah, dan saling percaya untuk menjaga perdamaian yang lahir dari nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki pada 2005.

"Kita meyakini keadilan adalah fondasi perdamaian yang berkelanjutan. Berbagai persoalan yang masih tersisa perlu diselesaikan melalui dialog, musyawarah dan saling percaya," ujar Fadhlullah.

Dek Fadh mengenang perjalanan perdamaian selama 21 tahun yang telah memberi ruang bagi masyarakat Aceh untuk membangun kehidupan yang lebih baik, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan demokrasi. Dia menganggap pengalaman Aceh sebagai contoh keberhasilan penyelesaian konflik secara damai yang mendapat perhatian dunia.

"Kesepakatan ini menjadi ikhtiar luhur untuk menghentikan pertumpahan darah, memulihkan kehidupan masyarakat, dan membuka masa depan Aceh yang lebih baik," ujarnya.

Menurut Dek Fadh, perdamaian harus terus diisi dengan keadilan dan kesejahteraan melalui penguatan reintegrasi, pemberdayaan ekonomi, pemulihan korban konflik, serta pelaksanaan amanat MoU Helsinki dan Pemerintahan Aceh (UUPA).

Dia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh tokoh perdamaian, mediator, dan tim perunding dari Helsinki yang telah berkontribusi besar dalam melahirkan perdamaian di Aceh.

"Jasa dan pengabdian mereka akan selalu tercatat dalam sejarah Aceh dan menjadi amal kebajikan bagi generasi mendatang. Atas nama pemerintah dan rakyat Aceh, kami menyampaikan terima kasih," kata Dek Fadh.