Trump Klaim Kuasai Selat Hormuz, Parlemen Iran Sindir Keras

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim mengendalikan Selat Hormuz dan berencana mendeklarasikan selat strategis itu sebagai wilayah AS usai perang dengan Iran, Jumat (14/8), di New York. Trump menegaskan akan mempertahankan blokade AS di Selat Hormuz dan menyatakan tidak ada kapal yang bisa melintas tanpa izin Amerika Serikat, menurut laporan dari kunjungannya ke Akademi Kepolisian Nassau County di Garden City. Hingga Rabu (12/8), sekitar 3.371 kapal telah melintasi Selat Hormuz dalam 166 hari sejak perang AS dan Israel melawan Iran dimulai, sekitar 20 persen dari volume lalu lintas sebelum konflik, menurut data perusahaan analisis Kpler.

Kepala Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menyindir keras klaim Trump dengan peringatan bernada ejekan.

"Presiden AS seharusnya mengkhawatirkan keamanannya sendiri daripada gertakannya yang tak berujung mengenai Selat Hormuz; sebelum dia akhirnya bersembunyi di dalam truk makanan," ujar Azizi, merujuk laporan media AS tentang Trump menggunakan truk katering untuk berpindah pesawat demi keamanan selama kunjungan ke Ankara. Trump sebelumnya menyatakan, "Setelah kita selesai mengalahkan Iran, yang sedang mengalami kekalahan telak, saya akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat."

Namun, juru bicara komando terpadu militer Iran, Ibrahim Zolfaqari, menolak keras klaim kendali AS atas selat tersebut. "Tidak ada satu pun kapal yang diizinkan melintasi Selat Hormuz tanpa izin dan pengawasan Iran," tegas Zolfaqari.

Media AS melaporkan bahwa pernyataan Trump soal deklarasi wilayah di Selat Hormuz itu adalah candaan, dan ia belum berdiskusi dengan penasihatnya mengenai hal tersebut, menurut seorang pejabat Gedung Putih yang dikutip oleh The Wall Street Journal. Reporter Brian Schwartz dari The Wall Street Journal menuliskan di platform X bahwa Trump tertawa kecil saat menyampaikan pernyataan itu, namun kemudian menegaskan kebenarannya. Negosiasi gencatan senjata antara AS dan Iran yang dimediasi Pakistan pada April sempat membawa harapan, dengan perjanjian untuk memulai pembicaraan akhir pada Juni. Namun, perundingan itu terhenti karena perbedaan terkait jaminan keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Konflik militer juga sempat meningkat pada Juli dengan serangan militer dari kedua belah pihak di beberapa negara Arab di kawasan, termasuk Yordania dan Bahrain.