Tantangan Deindustrialisasi dan Kebijakan Fiskal Indonesia

Ekonom Senior Core Indonesia, Hendri Saparini, dalam FGD The Forum dengan tema "Menimbang Ulang Kebijakan dan Arah Pertumbuhan Ekonomi" yang diselenggarakan di kantor B-Universe, Tangerang, Banten, Selasa (18/8/2026). (B-Universe Photo/Joanito De Saojoao)

JAKARTA, investor.id – Kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional yang masih berada di kisaran 18% menunjukkan tantangan deindustrialisasi yang dihadapi Indonesia. Di tengah upaya pemerintah mendorong hilirisasi dan memperkuat struktur industri nasional, ekonom menilai kebijakan fiskal perlu diarahkan lebih kuat untuk mengangkat kembali peran manufaktur dalam perekonomian.

Ekonom Core Indonesia, Hendri Saparini, menilai pemerintah tidak cukup hanya mendorong pertumbuhan pada subsektor industri tertentu. Menurutnya, Indonesia perlu membangun ekosistem industri dari hulu hingga hilir agar kontribusi manufaktur terhadap perekonomian dapat kembali meningkat.

“Jadi kalau kemudian industrinya tumbuh walaupun rendah, dan sekarang ini kalau kita melihat kondisi industri manufaktur kita itu sebenarnya porsinya terhadap PDB hanya 18%, artinya kita harus membalikkan ini tidak cukup,” ujar Hendri dalam acara The Forum di kantor B-Universe, PIK 2, Selasa (18/8/2026).

Menurut Hendri, salah satu tantangan pengembangan industri manufaktur adalah karakter investasi di sektor tersebut yang membutuhkan waktu panjang untuk menghasilkan keuntungan atau return.

"Kalau kita bicara tentang industri, terutama industri manufaktur, industri manufaktur kita ini lebih di-drive oleh industri yang return-nya itu sangat panjang," katanya.

Kondisi tersebut membuat tidak semua subsektor manufaktur memiliki prospek investasi yang sama. Industri padat karya seperti pakaian dan alas kaki menghadapi tekanan lebih besar dalam kondisi ekonomi saat ini.

“Karena dalam kondisi seperti sekarang ini, kalau kita melihat industri-industri manufaktur yang terkait dengan kondisi saat ini, seperti misalnya industri pakaian, industri sepatu, itu gak akan bisa," ujarnya.

Di sisi lain, industri yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam dinilai masih memiliki prospek investasi dan pertumbuhan yang lebih tinggi.

“Tetapi industri smelter atau turunan dari sumber daya alam, itu investasinya masih akan tinggi dan juga pertumbuhan masih akan tinggi,” kata Hendri.

Hendri menilai strategi industrialisasi Indonesia tidak boleh berhenti pada proses hilirisasi satu tingkat. Pemerintah perlu memastikan terbentuknya ekosistem industri yang menghubungkan berbagai sektor dari hulu hingga hilir.

“Pertanyaannya adalah kita ini kan ingin membangun industri, tidak hanya melakukan downstream satu level, tapi bagaimana membangun ekosistem industri ini. Nah, itu yang kita harapkan,” tuturnya.

Menurut dia, jika pemerintah hanya mengandalkan sejumlah subsektor tertentu, kontribusi manufaktur terhadap PDB akan sulit meningkat secara signifikan. Karena itu, pengembangan industri perlu dilakukan secara lebih luas.

“Artinya kita harus membalikkan ini tidak cukup. Itu adalah dengan sektor-sektor yang sangat terbatas. Kita harus menggerakkan seluruh sektor,” katanya.

Fiskal untuk Dorong Industri

Editor: Prisma Ardianto

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

APBN 2027 Boleh Gemuk, tapi Harus Efektif

Empat Asumsi Makro RAPBN 2027 Mungkin akan Meleset

Target Pendapatan 2027 Bisa Meleset jika Ekonomi Tak Tumbuh 6%

Pemerintah Targetkan Penarikan Utang hingga Rp 876,3 Triliun pada 2027

Prediksi Harga Emas Antam (ANTM) Rabu 19 Agustus 2026

Pemerintah Estimasikan Belanja Perpajakan Sentuh Rp 632 Triliun pada 2027

Nasib Rupiah Jelang Keputusan Suku Bunga BI

DPR Pastikan Segera Gelar Fit and Propest Test Destry Damayanti-DK OJK

Penulis : Teguh Adi Prasetyo 18 Aug 2026 | 18:08 WIB

Selain pembangunan ekosistem industri, Hendri menilai pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk memperkuat sektor manufaktur. Menurutnya, instrumen fiskal selama ini lebih banyak digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara dan membiayai belanja pemerintah. Padahal, instrumen tersebut juga dapat diarahkan untuk mendorong investasi dan pengembangan industri nasional.

“Salah satu yang selama ini belum dilakukan dan itu sangat penting adalah kebijakan fiskal,” ujar Hendri.

“Instrumen fiskal ini selama ini baru digunakan untuk satu adalah mendorong income pemerintah atau revenue pemerintah, yang kedua adalah untuk belanja. Tapi belum menggunakan instrumen fiskal ini untuk mendorong industri,” lanjutnya.

Hendri menilai optimalisasi kebijakan fiskal untuk sektor industri menjadi pekerjaan rumah pemerintah jika ingin meningkatkan kembali kontribusi manufaktur terhadap perekonomian nasional.

"Nah, ini PR besar kalau memang pemerintah mengatakan industri harus dibalikkan," pungkasnya.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah yang tengah mendorong hilirisasi industri, pembangunan ekosistem hulu-hilir, serta Strategi Besar Industrialisasi Nasional. Penguatan kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas industri tertentu, tetapi juga mampu mengangkat kembali kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB nasional di atas 20%.

Macroeconomy 10 menit yang lalu Ekonom: Manufaktur Butuh Dukungan Fiskal untuk Bangkit Kontribusi manufaktur anjlok menjadi 18% terhadap PDB. Ekonom mendorong kebijakan fiskal dan ekosistem hulu-hilir untuk memperkuat industri.

Market 18 menit yang lalu Prediksi Harga Emas Antam (ANTM) Rabu 19 Agustus 2026 Harga emas Antam (ANTM) diprediksi bergerak menguat ke level ini pada Rabu, 19 Agustus 2026

Macroeconomy 25 menit yang lalu APBN 2027 Boleh Gemuk, tapi Harus Efektif Ekonom menilai struktur APBN 2027 boleh besar, tetapi efektivitas belanja dan ketepatan sasaran penting untuk kejar pertumbuhan ekonomi 6%.

Finance 25 menit yang lalu Pemerintah Estimasikan Belanja Perpajakan Sentuh Rp 632 Triliun pada 2027 Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 632 triliun untuk belanja perpajakan dalam RAPBN 2027.

Market 36 menit yang lalu Nasib Rupiah Jelang Keputusan Suku Bunga BI Pada perdagangan Selasa (18/8/2026) rupiah ditutup melemah 64 poin (0,36%) ke level Rp 17.862 per dolar AS.