Presiden Prabowo Ungkap DSI Kelola Devisa US$14 Miliar dari Ekspor SDA

Presiden Prabowo Subianto menyatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah mengelola devisa sebesar US$14 miliar dari ekspor tiga komoditas sumber daya alam yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Pernyataan ini disampaikan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI pada Jumat, 14 Agustus 2026 di Gedung DPR.

DSI menjalankan fungsi sebagai BUMN ekspor satu pintu yang mulai beroperasi sejak 1 Juni 2026. Pada 2025, ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai sekitar US$66,13 miliar, atau sekitar 23,4% dari total ekspor nasional, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Prabowo menyebutkan bahwa lebih dari 6.000 transaksi ekspor tiga komoditas tersebut sudah dimonitor oleh DSI. Selain itu, DSI berhasil menemukan potensi tambahan devisa sekitar US$5 miliar dari perbedaan dan penyesuaian harga.

"Lebih dari 6.000 transaksi ekspor tiga komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan US$ 5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga," ujar Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan devisa SDA ini baru merupakan potensi awal dan Indonesia berpeluang memperoleh devisa lebih besar ke depannya. Oleh sebab itu, DSI akan memperluas pengawasan ke 50 pelabuhan di 25 provinsi dan mengelola semua komoditas ekspor.

"Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai," kata Prabowo.

Prabowo juga menyoroti bahwa selama ini banyak devisa yang belum terserap secara penuh dalam perbankan domestik. Ia menilai Indonesia berhak mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar dari sumber daya alam yang ada.

"Banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Kami menghargai semua masukan tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain tapi kita terbuka untuk masukan," ungkap Prabowo.