Presiden Prabowo Subianto Berencana Tutup 700 BUMN hingga Akhir 2026

Presiden Prabowo Subianto berencana memangkas sedikitnya 700 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkinerja buruk hingga 31 Desember 2026. Pengumuman efisiensi skala besar ini disampaikan dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Langkah tegas perampingan entitas perusahaan pelat merah tersebut ditargetkan dapat menekan beban biaya operasional atau overhead, termasuk belanja alokasi gaji direksi dan komisaris.

"Pemerintah yang saya pimpin, Desember 2026, kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup, jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN," tegas Prabowo.

Sebelum rencana penutupan susulan ini, pemerintah mencatat telah menyusutkan 290 perusahaan BUMN yang tidak menguntungkan dan terus menelan kerugian dalam waktu kurang dari dua tahun masa pemerintahan.

"Kurang dua tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi, kita tutup 290 BUMN, dengan menutup 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun," ungkapnya.

Melalui penghematan awal sebesar Rp50 triliun tersebut, pemerintah memproyeksikan akumulasi penghematan dapat menembus Rp100 triliun setelah menyisakan sekitar 200 hingga 250 perusahaan saja.

"Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin gaji direksi, gaji komisaris. Penghematan kita di berbagai bidang, sudah mendekati Rp300 triliun tiap tahun," kata Prabowo.

Seluruh dana efisiensi yang dihimpun dari perampingan BUMN ini nantinya bakal dialihkan secara maksimal untuk mendanai berbagai program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.

"Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya ke rakyat. Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam uang dari mana, ajak investasi boleh, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil," pungkasnya.