Prabowo Dorong Perdagangan Karbon Jadi Penggerak Ekonomi Hijau

Presiden Prabowo Subianto memasukkan agenda perdagangan karbon ke dalam strategi pembangunan ekonomi nasional saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Langkah penataan transaksi emisi tersebut ditujukan untuk menggerakkan sektor ekonomi hijau nasional melalui penguatan infrastruktur bursa nilai ekonomi karbon serta sistem registrasi unit karbon, seperti dilansir dari Detik iNET.

"Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem Registri Unit Karbon dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia," kata Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah memproyeksikan pengelolaan kawasan hutan, pengurangan tingkat emisi karbon, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, melainkan juga memberikan dampak finansial langsung bagi masyarakat.

"Hutan yang kita jaga, emisi yang kita kurangi, dan teknologi bersih yang kita bangun harus menciptakan nilai bagi rakyat Indonesia," kata Presiden Prabowo Subianto.

Infrastruktur perdagangan tersebut sejatinya telah ditopang oleh Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon sejak 2023. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akumulasi transaksi di bursa tersebut telah menembus angka Rp93,81 miliar hingga Juni 2026.

Guna memperkuat integritas serta transparansi unit karbon, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meresmikan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menyatakan pihak pemerintah membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola unit karbon dari kawasan hutan dan mangrove.