Polda Metro dan Dishub Siagakan Personel Amankan Demo 18 Agustus

Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di sejumlah titik strategis Jakarta pada Selasa (18/8/2026). Pengamanan ini disiagakan guna mengantisipasi kemacetan serta menjaga kelancaran aktivitas warga di ibu kota.

Sebanyak 9.242 personel gabungan diterjunkan untuk mengawal 31 aksi unjuk rasa dan 16 kegiatan masyarakat. Anggota yang bertugas terdiri atas 5.670 personel Polda Metro Jaya, 222 personel Polres jajaran, 1.500 personel TNI, serta 1.850 personel BKO Mabes Polri.

Aparat memfokuskan pengamanan pada kawasan pusat kegiatan masyarakat seperti Bundaran HI, Patung Kuda, Semanggi, dan Jalan Sudirman. Polisi mengimbau massa aksi memperhatikan lokasi unjuk rasa agar tidak mengganggu mobilitas publik.

"Adapun personel yang sudah dipersiapkan 9.242 personel ini terdiri dari Polda Metro Jaya 5.670 personel, Polres jajaran 222 personel, TNI 1.500 personel, dan BKO Mabes Polri 1.850 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto.

Pengerahan ribuan personel tersebut bertujuan memastikan penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan secara kondusif sekaligus memberikan rasa aman bagi warga sekitar.

"Kehadiran petugas TNI-Polri dan pemerintah provinsi DKI memberikan rasa aman agar apa yang disampaikan tersampaikan dengan baik," ujar Budi Hermanto.

Mengenai arus lalu lintas, pihak kepolisian menetapkan skema pengaturan jalan yang bersifat fleksibel sesuai dengan dinamika pergerakan massa di lapangan.

"Apabila ada kepadatan arus lalu lintas, dan kami jamin rekayasa lalu lintas sifatnya situasional," kata Budi Hermanto.

Secara terpisah, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengerahkan 60 petugas untuk mengatur arus kendaraan dan membantu mobilitas warga di area terdampak demonstrasi.

Dishub DKI meminta pengendara mematuhi instruksi lalu lintas serta menghindari titik konsentrasi massa, termasuk kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M.H. Thamrin, dan kawasan Monas.

"Masyarakat diimbau menghindari sejumlah kawasan yang berpotensi terdampak, khususnya Gedung DPR/MPR RI, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M.H. Thamrin, dan kawasan Monas," kata Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin.

Selain area utama tersebut, warga juga diimbau mengantisipasi kemacetan di beberapa lokasi berkumpulnya massa seperti Tugu Proklamasi, LBH Jakarta di Jalan Diponegoro, serta area depan SMPN 8 di Jalan Pegangsaan Barat.

Penerapan rekayasa jalan akan disesuaikan dengan intensitas kepadatan kendaraan dan pergerakan massa unjuk rasa di setiap ruas jalan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi perjalanan dan menghindari kawasan yang berpotensi terdampak aksi. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional sesuai dengan kondisi di lapangan. Petugas kami siagakan untuk membantu pengaturan lalu lintas dan menjaga mobilitas masyarakat," ujar Budi Awaluddin.

Petugas Dishub DKI berkoordinasi secara berkala dengan jajaran kepolisian untuk memantau perkembangan situasi dan mengarahkan pengguna jalan ke rute alternatif.

"Petugas kami siagakan untuk membantu pengaturan lalu lintas dan menjaga mobilitas masyarakat," kata Budi Awaluddin.

Secara khusus, Dishub DKI menyoroti empat ruas jalan utama di kawasan Bundaran HI yang berpotensi mengalami kepadatan akibat penyampaian aspirasi.

Keempat ruas jalan di sekitar Bundaran HI yang diminta untuk dihindari oleh para pengguna jalan meliputi Jalan M.H. Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan M. Mashabi.

"Masyarakat diimbau untuk menghindari ruas jalan tersebut, mematuhi arahan petugas di lapangan dan senantiasa mengutamakan keselamatan lalu lintas," tulis Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui akun Instagram resminya.

Masyarakat yang berencana melintasi kawasan tersebut disarankan memilih rute alternatif lain atau memanfaatkan Moda Raya Terpadu (MRT) dan moda transportasi umum lainnya selama aksi berlangsung.

"Pengguna jalan diimbau untuk menghindari ruas jalan di sekitar lokasi, memilih jalur alternatif, serta mengikuti arahan petugas di lapangan," tulis Dinas Perhubungan DKI Jakarta.