Pendaftar PKN STAN tembus 12.657 orang di hari keempat

Pendaftar Politeknik Keuangan Negara STAN mencapai 12.657 orang pada hari keempat pembukaan pendaftarannya pada Rabu 26/8/2026 pukul 09.14 WIB, menurut data Badan Kepegawaian Negara BKN yang dilansir dari Detikcom. Jumlah itu berada di bawah Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN yang telah mengumpulkan 14.702 pendaftar.

dilansir dari Detikcom, pembukaan pendaftaran IPDN berlangsung lebih awal lima hari, yakni sejak 18 Agustus 2026, bersamaan dengan sekolah kedinasan lainnya.

Terkait animo pendaftar, Pengumuman No Peng-2/PP/2026 menetapkan kuota mahasiswa baru PKN STAN untuk jalur SPMB-PM 2026 sebanyak total 1.000 mahasiswa. Kuota tersebut dibagi ke empat prodi dan tiga jalur penerimaan.

Untuk Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, kuota jalur reguler 217 orang, afirmasi kewilayahan 50 orang, dan pembibitan 63 orang, dilansir dari Detikcom.

Untuk Sarjana Terapan Manajemen Keuangan Negara, kuota jalur reguler 163 orang, afirmasi kewilayahan 35 orang, dan pembibitan 72 orang, dilansir dari Detikcom.

Untuk Sarjana Terapan Manajemen Aset Publik, kuota jalur reguler 50 orang, afirmasi kewilayahan 15 orang, dan pembibitan 35 orang, dilansir dari Detikcom.

Untuk Diploma III D-III Akuntansi, kuota jalur reguler 300 orang. Untuk afirmasi kewilayahan dan pembibitan tidak disebutkan kuota, dilansir dari Detikcom.

Aturan alokasi formasi juga dirinci, dengan lulusan jalur reguler dialokasikan untuk mengisi formasi pegawai pada Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya, serta pemerintah daerah, dilansir dari Detikcom.

Untuk jalur afirmasi kewilayahan, formasi dibagi per provinsi dan dialokasikan pada Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya, atau pemerintah daerah, dilansir dari Detikcom.

Untuk jalur pembibitan, formasi dibagi per kabupaten atau kota yang pemerintah daerahnya mengadakan kerja sama pembibitan dengan PKN STAN. Lulusan jalur pembibitan dapat dialokasikan pada pemerintah daerah apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kewajiban dalam perjanjian kerja sama, dilansir dari Detikcom.