Pemerintah Tetapkan Jakarta dan Bali Jadi Lokasi Finansial Internasional

Pemerintah menetapkan Jakarta sebagai lokasi sementara Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) agar kelembagaan tersebut bisa segera beroperasi, sebelum nantinya dikembangkan ke Bali. Langkah operasional ini diambil demi menjaga momentum investasi global di Indonesia, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Pemilihan Jakarta dilakukan agar kegiatan operasional kelembagaan finansial tersebut dapat langsung berjalan tanpa menanti rampungnya pembangunan fisik. Sementara itu, pengembangan PFII di Bali memerlukan proses persiapan infrastruktur fisik yang membutuhkan waktu lebih lama.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan alasan utama penunjukan Jakarta sebagai titik awal operasional PFII.

"Lokasinya untuk awal ini memang di Jakarta dulu, kenapa? Karena Bapak Presiden ingin ini semua langsung kerja, ada momentumnya ya," ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Meskipun memerlukan penyiapan infrastruktur, Bali dinilai memiliki keunggulan komparatif di mata pemodal asing karena mampu memadukan investasi dengan pemulihan sektor pariwisata.

"Kalau di Bali mereka bilang, ini eh ada plus-nya. Jadi begitu kerja, mereka juga bisa, meningkatkan pariwisata di Bali karena mereka mempunyai spending power yang cukup besar, kan, rata-rata gitu," jelas Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Rencana penempatan lokasi PFII di Jakarta sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di DPR, sebelum dikonfirmasi oleh jajaran kementerian terkait.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa penyiapan kawasan khusus untuk PFII di Jakarta telah rampung dilakukan oleh pemerintah.

"Sudah ada sebenarnya, tapi mungkin jangan saya yang menyampaikan. Biarlah nanti ada dari otoritasnya sendiri karena itu sebuah zona yang memang diatur khusus," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.